Wabup Blitar Dipanggil Polda Terkait Kasus Sengketa Tanah
Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso. Blitarkab.go.id
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso dilaporkan pengusaha asal Surabaya, Hadi Prajitno ke Polda Jawa Timur (Jatim) terkait dugaan pemalsuan surat putusan sengketa tanah. Kepolisian telah melayangkan pemanggilan kepada terlapor. Saat ini, kasus masih dalam penyelidikan.
1. Polda sudah panggil terlapor tapi tak hadir
Markas Polda Jatim. Dok. Humas Polda Jatim.Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko membenarkan bahwa pihaknya telah memanggil Rahmat. Tapi dia tidak hadir. Pemanggilan itu berdasarkan LP/623.01/IX/SPKT/POLDA JATIM, atas dugaan surat putusan palsu dari Mahkamah Agung, terkait sengketa tanah di kawasan Osowilangun.
"Dari Ditreskrimum kemarin sudah melayangkan panggilan. Tapi beliaunya (Rahmat) tidak hadir, kemungkinan dipanggil tanggal 19 (Februari)," ujarnya saat dikonfirmasi IDN Times, Selasa (15/2/2022).
Baca Juga: Rahmat Santoso, Pengacara yang Banting Setir Jadi Wakil Bupati Blitar
2. Dilaporkan sejak November lalu
Ilustrasi sertifikat tanah. IDN Times/IstimewaSementara itu, pengacara pelapor, Satria W.A Warman mengatakan, pihaknya melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim sejak 28 November 2021. Rangkaian pemeriksaan sudah dijalani. Terkait kasus yang dilaporkan, dia menjelaskan, dugaan pemalsuan surat itu dilakukan Rahmat sebelum menjabat Wabup. Saat itu, terlapor masih menjadi pengacara.
"Dasarnya dari surat keterangan Mahkamah Agung (MA), intinya kita mempertanyakan dua versi putusan milik klien saya yang berbeda. Satu dari Pak Rahmat, satu dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya," katanya.
Dalam amar putusan versi Rahmat, mengabulkan Peninjuan Kembali (PK) terkait sengketa tanah. Sedangkan amar putusan dari PN Surabaya, menolak. "Akhirnya saya bersurat ke MA, dari situ ternyata yang benar itu dari PN yang menolak PK itu. Berdasarkan itu, kita bikin LP (Laporan Polisi) di polda," dia menerangkan.
3. Sudah 4 saksi diperiksa, akan ada pemeriksaan saksi tambahan
Ilustrasi hukum (IDN Times/Arief Rahmat)Terkait proses hukum saat ini, Satria menyampaikan bahwa pihaknya sudah memberikan keterangan ke penyidik Polda Jatim. Dia juga menyebut bahwa sudah ada empat saksi yang diperiksa dalam pelaporan dugaan pemalsuan surat putusan ini.
"Ini masih ada pemeriksaan saksi tambahan lagi, sepertinya minggu depan. Terus, sekarang masih lidik," kata dia. "Informasinya (terlapor) sudah dipanggil minggu lalu dan minggu ini, tapi belum datang, belum ada konfirmasi," pungkas dia.
Baca Juga: Dugaan Ijazah Palsu, Bupati Ponorogo Penuhi Panggilan Polda
