Temui Buruh, Pejabat Pemprov Janji Sampaikan Aspirasi ke Khofifah
Aksi buruh di depan Kantor Gubernur Jatim, Selasa (26/10/2021). IDN Times/Ardiansyah Fajar.
Surabaya, IDN Times - Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Jawa Timur (Jatim), Benny Sampirwanto dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Himawan Estu Bagijo telah menerima perwakilan buruh atau pekerja yang aksi di depan Kantor Gubernur Jatim, Selasa (26/10/2021). Mereka pun berjanji akan sampaikan aspirasi para buruh ke Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
1. Tampung aspirasi kenaikan UMP, UMK dan UMSK
Aksi buruh di depan Kantor Gubernur Jatim, Selasa (26/10/2021). IDN Times/Ardiansyah Fajar. Benny menilai aksi yang dilakukan massa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim adalah untuk memperjuangkan kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
"Jadi itu aspirasi yang mereka bawa kepada kita semua," ujarnya.
2. Aspirasi akan diteruskan ke gubernur
Aksi buruh di depan Kantor Gubernur Jatim, Selasa (26/10/2021). IDN Times/Ardiansyah Fajar. Atas aspirasi tersebut, mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim ini akan segera melaporkan kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Benny menegaskan, nanti keputusannya diserahkan sepenuhnya ke Khofifah. Tentunya dengan sejumlah rujukan sesuai Undang-Undang.
"Nanti kita lihat peraturan perundang-undangannya, terus kemudian kita lihat mudharat dan kebaikannya. Kan banyak selisih yang harus diambil alih oleh beliau," kata Benny.
3. Ingatkan UMP Jatim terendah ketiga nasional
Aksi buruh di depan Kantor Gubernur Jatim, Selasa (26/10/2021). IDN Times/Ardiansyah Fajar. Sementara itu, Ketua DPW FSPMI Jatim, Jazuli mengatakan, penetapan upah harus sesuai dengan kebutuhan hidup pekerja. Dia mengingatkan, posisi UMP Jatim terendah ketiga nasional. Yakni Rp1,869 juta.
"Kalah jauh dengan Jakarta, Aceh, Kalimantan dan sebagainnya. Padahal bila dilihat di Jawa Timur pertumbuhan ekonominya rata- rata jakarta kalah dengan Jawa Timur," ungkap dia.
Apabila merujuk BPS, sambung Jazuli, UMP Jatim harusnya sebesar Rp3,4 juta. "Jadi tidak ada daerah lain rendah. Tapi kita sekarang masih Rp1,9 juta. Kalau kemarin Pak Himawan mengatakan harusnya naik Rp40 ribu itu sudah tidak benar. Maka gurbenur harus membaca realita," katanya.
"Gubernur dipilih oleh rakyat memiliki kewenangan, legitimasi politik yang jelas dan kuat tidak hanya sekedar mencomot dan memakai kacamata kuda saja. Asal pemerintah pusat senang,harusnya tidak seperti itu. Harusnya lihatlah kesejahteraan rakyat," pungkas Jazuli.
Baca Juga: UMP 2022 Masih Digodok, Buruh Jatim Usul Rp3,4 Juta
