Muhammadiyah Jatim Setuju Pilkada 2020 Ditunda

PWNU Jatim sebelumnya juga mengusulkan penundaan

Surabaya, IDN Times - PW Muhammadiyah Jawa Timur (Jatim) tetap satu garis dengan PP Muhammadiyah terkait sikapnya pada pelaksanaan Pilkada 2020. Sama halnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah juga mengusulkan agar pilkada serentak tahun ini ditunda karena masih dalam masa pandemik COVID-19.

1. PW Muhammadiyah Jatim setuju dengan PP Muhammadiyah

Muhammadiyah Jatim Setuju Pilkada 2020 DitundaIlustrasi Logo Muhammadiyah (Website/muhammadiyah.or.id)

Ketua PW Muhammadiyah Jatim, KH M. Saad Ibrahim mengatakan, pihaknya tidak akan mengeluarkan pandangan selain yang diterbitkan oleh PP Muhammadiyah. Terkait pilkada serentak, menurutnya sudah menjadi isu nasional. Sehingga memang ada kewenangan PP Muhammadiyah angkat bicara.

"PP (Muhammadiyah) sudah mengelurkan kebijakan ditunda. Kami yang di wilayah tidak memberikan kebijakan dengan itu, kami ikuti PP," ujarnya saat dihubungi, Rabu (23/9/2020).

2. Tidak keluarkan edaran

Muhammadiyah Jatim Setuju Pilkada 2020 DitundaIlustrasi Pilkada Serentak 2020 (IDN Times/Arief Rahmat)

Saad juga menambahkan, kalau PW Muhammadiyah Jatim tidak akan mengeluarkan edaran bagi PC Muhammadiyah di 38 kabupaten/kota Jatim. Sebab, usulan yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah secara otomatis berlaku bagi pengurus di bawahnya.

"Itu kalau organisasi memutuskan yg di bawah mengikuti. Tidak (buat edaran). Usulan di atas (PP) berlaku untuk seluruhnya," kata dia.

Baca Juga: Darurat COVID-19, Ormas Islam Ramai-ramai Minta Pilkada 2020 Ditunda

3. PP Muhammadiyah nyatakan sikap pada pelaksanaan Pilkada 2020

Muhammadiyah Jatim Setuju Pilkada 2020 DitundaIlustrasi Logo Muhammadiyah (Website/muhammadiyah.or.id)

Sebelumnya, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah juga ikut mengusulkan wacana yang sama, agar pesta demokrasi rakyat di daerah itu ditunda sementara waktu, mengingat pandemik COVID-19 di Indonesia yang semakin hari mengkhawatirkan.

"Di tengah pandemik COVID-19 dan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti saat menggelar konferensi pers secara daring, Senin (21/9/2020).

Dia beralasan hingga kini pemerintah belum menunjukkan hasil maksimal dalam upaya penanganan pandemik. Karena itu, Muhammadiyah mendesak pemerintah agar terlebih dahulu fokus penanganan pandemik, ketimbang menyelenggarakan pilkada yang akan berbahaya bagi banyak pihak.

"Selain karena kompleksitas masalah, kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antar instansi dan komunikasi publik. Lemahnya koordinasi dan komunikasi menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif,” kata Mu’ti.

"Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan pilkada yang berpotensi menjadi klaster penularan COVID-19,” tutur Mu’ti.

Baca Juga: Susah Jaga Protokol, PWNU Jatim Setuju Pilkada Ditunda

Topik:

  • Faiz Nashrillah

Berita Terkini Lainnya