Eri Ketemu Khofifah, Bahas Perubahan Skema Penyekatan di Suramadu
Ratusan masyarakat Madura menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota Surabaya, Senin (21/6/2021). Mereka menolak adanya penyekatan dan kewajiban tes swab di Jembatan Suramadu. IDN Times/Fitria Madia.
Surabaya, IDN Times - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi langsung menemui Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (21/6/2021). Pertemuan ini menindaklanjuti protes warga Madura soal penyekatan di Jembatan Suramadu.
1. Usulkan penyekatan tingkat desa
Ilustrasi. IDN Times/Mia AmaliaUsai pertemuan, Eri mengaku telah menyampaikan aspirasi warga Madura yang demo di Balai Kota Surabaya ke Khofifah. Tak hanya itu, dia juga mengusulkan skema penyekatan supaya digelar di tingkat desa atau kelurahan saja.
"Sehingga nanti melalukan pengamanan daerah dengan sifat sampai desa dan kecamatan. Kalau di Surabaya di kelurahan-kelurahan dijaga," ujarnya.
2. Segera dirapatkan terlebih dahulu
Ilustrasi karantina wilayah. IDN Times/Mia AmaliaApabila di tingkat desa atau kelurahan bisa dijaga dan mampu melandaikan kasus COVID-19, maka nantinya tidak perlu penyekatan. Sebelum diterapkan, nantinya akan dirapatkan terlebih dahulu dengan Forlompimda Jatim dan Forpimda Bangkalan.
"Tapi semuanya nanti dirapatkan, InsyaAllah diambil (instruksi) Pak Panglima. Dijalankan penyekatan dulu di tingkat desa. Sebenarnya di Bangkalan bisa melakukan," ungkapnya.
Baca Juga: Aksi Demo Warga Madura di Balai Kota Surabaya Berlangsung Alot
3. Warga Bangkalan yang demo setuju dengan skema penyekatan di desa bukan di jalan utama
Forkopimda Jatim saat sidak di Jembatan Suramadu, Sabtu (8/5/2021). Dok istimewaMantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menambahkan, usulan berupa penyekatan tingkat desa ini disambut positif oleh demonstran yang merupakan warga Bangkalan. Mereka hanya minta agar tidak ada penyekatan di jalan utama. Termasuk Suramadu.
"Alhamdulillah teman-teman yang saya temui bilang "Pak kalau itu bisa dilakukan di desa tidak perlu di jalan utama". Saya sepakat. Sehingga yang menjaga warganya sendiri," kata Eri.
Rencananya, Eri segera menemui Bupati Bangkalan untuk membahas usulan ini. Termasuk pemberlakukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi warga yang pulang pergi (PP) Bangkalan-Surabaya.
Baca Juga: Tolak Swab Suramadu, Ratusan Warga Madura Geruduk Balai Kota Surabaya
