Bupati Sidoarjo Kena OTT, Khofifah Akan Panggil Kepala Daerah se-Jatim

Surabaya, IDN Times - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa buka suara usai Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/1). Ia menyerahkan semua proses hukum terkait kebenaran yang ada.
"Sekarang kita menyerahkan kepada aparat penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya," ujarnya saat di Bandara Juanda, Rabu (8/1).
1. Kepala daerah, sekda dan kepala dinas se-Jatim dipanggil Khofifah
Setelah ini, lanjut Khofifah, pihaknya segera memanggil semua kepala daerah, sekretaris daerah dan kepala dinas se-Jatim. Rencananya semua akan dikumpulkan dan diberikan pengarahan.
"Besok (9/1) itu kan para bupati dan wali kota kita mohon hadir, kemudian bahkan sampai Kepala Dinas dan Sekda se Jatim juga kita mohon hadir," katanya.
2. Diberikan pembekalan dan penguatan
Nantinya, para kepala daerah, sekda dan kepala dinas se-Jatim akan diberikan pembekalan dan penguatan di seluruh sektor. Tujuannya agar tidak terjerumus dalam tindak pidana korupsi.
"Harapannya semuanya bisa mendapatkan penguatan untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan yang baik," kata Khofifah.
3. Dihadiri langsung Ketua KPK
Pembekalan dan pengarahan tersebut, juga akan dihadiri oleh Ketua KPK, Firli Bahuri. Dia akan memberikan pemaparan terkait tertib administrasi dan akuntabilitas.
"Besok kira-kira ada 511 eselon 3 di provinsi Jawa Timur semua juga diwajibkan mengikuti rakor, yang Insyaallah keynote speakernya adalah Bapak Ketua KPK," kata orang nomor satu di Jatim ini.
Baca Juga: Perjalanan Saiful Ilah, dari Bos Panci hingga Jadi Bupati Sidoarjo
4. Harapannya pemerintahan di Jatim berjalan transparan dan akuntabel
Mantan Menteri Sosial ini berharap ke depan tidak ada penyelewengan anggaran ataupun dana. Sehingga tidak ada pejabat dan ASN di Jatim yang tersandung masalah dengan KPK.
"Jadi saya berharap semua terkonfirmasi bagaimana sebetulnya menjalankan pemerintahan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi, dengan ketertiban administrasi yang baik, dan bagaimana semua perjalanan program kita ini berjalan dengan mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat itu bisa dilakukan," pungkasnya.
Baca Juga: Usai OTT, Rumah Dinas dan Ruang Kerja Bupati Sidoarjo Disegel KPK