Pernyataan Mahfud MD Soal Tragedi Kanjuruhan Dikecam Publik
Pernyataan Mahfud MD dinilai menyesatkan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Malang, IDN Times - Pernyataan Menteri Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam), Mohammad Mahfud Mahmodin terkait Tragedi Kanjuruhan yang menurutnya bukan pelanggaran HAM berat menjadi kecaman publik. Kecaman paling nyaring muncul dari Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum Surabaya pos Malang (LBH Malang), Lembaga Bantuan Hukum Surabaya (LBH Surabaya), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lokataru Foundation, dan IM57+ Institute.
Mereka menilai jika pernyataan Mahfud MD terkait Tragedi Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM berat sangat tidak berdasar. Karena Menkopolhukam tidak memiliki wewenang untuk menyatakan mana pelanggaran HAM dan mana yang tidak.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Daniel Siagian mengatakan jika yang berhak memutuskan Tragedi Kanjuruhan adalah pelanggaran HAM berat adalah Komisi Nasional (Komnas) HAM. Keputusan tersebut juga sudah tertera dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
"Hanya Komnas HAM dalam mengungkap peristiwa pelanggaran HAM berat, baik dalam bentuk kejahatan genosida maupun kejahatan kemanusiaan, dapat melakukan penyelidikan dan membentuk tim ad hoc. Hal ini merujuk Pasal 18 UU 26 Nomor Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia," terang pria yang tergabung dalam YLBHI LBH Pos Malang pada Selasa (03/01/2023).
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat
1. Pernyataan Mahfud MD tidak etis
Daniel menegaskan meskipun penyataan Mahfud MD berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM. Pendapatnya terkait Tragedi Kanjuruhan sangat tidak etis dilemparkan kepada publik.
Sebab mengacu pada keterangan pers Komnas HAM Nomor 039/HM.00/XI/2022 tentang penyampaian laporan tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang. Pelaksanaan pendalaman kasus oleh Komnas HAM menggunakan kerangka UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bukan UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Artinya yang dapat menyatakan suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat atau tidak yang didasari pada proses penyelidikan.
"Meskipun Komnas HAM telah menyatakan terjadi pelanggaran HAM berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sesungguhnya, tidak dapat menutup kemungkinan bagi Komnas HAM untuk menyelidiki kasus kanjuruhan dalam kerangka pelanggaran HAM berat," tegasnya.
"Penting bagi Komnas HAM untuk menindaklanjuti kembali hasil temuan sebelumnya dengan melakukan penyelidikan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Mengingat terdapat berbagai fakta yang perlu untuk ditelusuri lebih lanjut. Satu diantaranya mengenai pertanggungjawaban komando atau atasan dalam pengerahan penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh institusi keamanan," imbuhnya.
Baca Juga: Berkas Dakwaan Tragedi Kanjuruhan Dilimpahkan ke PN Surabaya