Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Rabu (1/4/2026). Di hari pertama pelaksanaan, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menekankan pengawasan ketat serta efisiensi penggunaan energi.
Khofifah mengatakan, sejak pagi dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh kepala dinas agar memastikan pelaksanaan WFH tetap terkontrol, termasuk penggunaan listrik dan fasilitas kantor. “Saya sudah minta inspektorat menurunkan tim untuk memantau. Walaupun staf WFH, listrik dan AC di kantor harus dipastikan terkontrol,” ujarnya saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Selain itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga diminta melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan ASN selama bekerja dari rumah. Khofifah menegaskan, seluruh ASN tetap wajib melakukan presensi secara digital dan harus selalu aktif berkomunikasi.
“Mereka wajib digital presence, tidak boleh menonaktifkan handphone. Kapan pun dibutuhkan koordinasi, harus bisa langsung terhubung,” tegasnya.
Khofifah juga menekankan bahwa kebijakan yang diterapkan adalah WFH, bukan Work From Anywhere (WFA). Hal ini bertujuan untuk memastikan efisiensi, khususnya dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
“Kalau WFH berarti di rumah, tidak ada penggunaan bensin untuk aktivitas kerja. Ini yang ingin kita dorong,” jelasnya.
Namun, lanjut Khofifah, tidak semua perangkat daerah menerapkan WFH penuh. Khusus sektor pendidikan, aktivitas belajar mengajar tetap berjalan normal tanpa WFH bagi tenaga pengajar. Meski begitu, beberapa bidang administratif tetap diberi opsi bekerja dari rumah.
Pemprov Jatim menargetkan kebijakan WFH ini mampu menghemat konsumsi BBM hingga 108 ribu liter per bulan, di luar sektor pendidikan. Evaluasi efektivitas kebijakan ini akan dilakukan hingga 1 Juni 2026.
“Ini akan kita ukur sampai 1 Juni, tidak hanya soal BBM, tapi juga listrik dan penggunaan energi lainnya,” pungkas Khofifah.