Tanggapi Kericuhan, Aktivis '98 Jawa Timur Keluarkan 10 Tuntutan
- Aktivis '98 Jawa Timur turun tangan tanggapi kericuhan di Surabaya dan Jawa Timur.
- 10 tuntutan yang dikeluarkan, termasuk RUU Perampasan Aset Koruptor dan reshuffle kabinet.
- Mereka ingin menjaga stabilitas keamanan negara dengan menyatakan sikap agar kerusuhan tidak meluas.
Surabaya, IDN Times - Aktivis '98 Jawa Timur turun tangan tanggapi kericuhan yang terjadi di Surabaya dan beberapa daerah di Jawa Timur selama satu pekan terakhir buntut aksi demonstrasi. Mereka pun mengeluarkan 10 tuntutan.
Salah satu aktivis '98, Trio Marpaung mengatakan, aksi yang terjadi sejak 25 hingga 30 Agustus 2025 merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja elit-elit politik, khususnya DPR RI. Anggota DPR RI itu seakan-akan menari di atas penderitaan rakyat saat ini.
Bentuk kekecewaan itu lah yang membuat masyarakat kemudian turun ke jalan hingga menimbulkan kericuhan di mana-mana, termasuk pembakaran gedung-gedung milik pemerintah. Atas hal tersebut, Aktivis '98 Jawa Timur merasa terpanggil.
"Kondisi politik di negeri ini yang semakin meningkat ke arah yang menurut kami dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Jadi sudah menjadi kewajiban moral dan politik bagi kami Aktivis '98 Jawa Timur untuk menyikapi kondisi saat ini," ujarnya saat konferensi pers di Surabaya, Senin (1/9/2025).
Pihaknya tak ingin kerusuhan yang terjadi di Surabaya semakin meluas. Untuk itu, Aktivis '98 berkonsolidasi menyatakan sikap agar stabilitas tetap terjaga.
"Kami tidak ingin Kerusuhan ini meluas atau eskalasi ini meningkat semakin jauh sehingga beberapa dari kami dan ini kami masih upayakan untuk terus mengkonsolidasikan Aktivis' 98 maupun gerakan-gerakan lain agar bisa bersatu tetap menjaga kondisi atau stabilitas keamanan negara baik," terang dia.
Berikut 10 tuntutan Aktivis '98 Jawa yang mereka namai Sepuluh Tuntutan Rakyat (Sepultura);
1. Sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor.
2. Hukuman mati bagi para koruptor.
3. Batalkan kenaikan pajak dan turunkan harga sembako.
4. Tolak kekerasan/tindakan represif Aparat dalam menangani demonstrasi.
5. Reshuffle kabinet yang tidak sejala dengan Presiden.
6. Ganti Kapolri.
7. Ganti Mendagri.
8. Ganti Menkeu.
9. Tolak Aksi Vandalisme atau perusakan atau pembakaran dan penjarahan.
10. Lawan kaum serakahnomics.
