Kebun Binatang Surabaya Bebenah, Pemkot Siapkan Pengawas Satwa

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Syamsul Hariadi mengatakan, evaluasi menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan perusahaan daerah berjalan secara sehat dan akuntabel. Evaluasi akan dilakukan secara berkala.

"Pemerintah Kota Surabaya memang ada evaluasi internal dari teman-teman Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA), itu ada evaluasi setiap enam bulan, dan setiap tahun. Kemudian kita bisa menentukan deviden-nya berapa," kata Syamsul, Jumat (14/8/2026).

Syamsul menyebut, capaian dividen yang diberikan Perumda KBS setiap tahun tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran dalam melihat kondisi perusahaan. Karena itu, Pemkot Surabaya akan memperkuat evaluasi dan pengawasan agar potensi persoalan dapat diketahui lebih dini. "Jadi nanti untuk ke depannya kita lakukan (evaluasi) secara berkala, sehingga kalau ada salah itu bisa dicegah," jelasnya.

Selain evaluasi keuangan, Pemkot Surabaya juga akan menggandeng auditor independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Perumda KBS. "Kita nanti juga akan menggandeng auditor yang independen. Jadi kita yang akan menunjuk auditornya untuk mengaudit keuangan dari KBS," tegasnya.

Disamping itu, penguatan tata kelola juga menyasar struktur organisasi. Pemkot Surabaya akan mengevaluasi pembagian fungsi di lingkungan Perumda KBS untuk memastikan setiap posisi strategis memiliki mekanisme pengawasan dan keseimbangan kewenangan.

"Pemkot juga akan mengevaluasi struktur-struktur organisasi KBS, sehingga nanti memastikan bahwa setiap fungsi strategis memiliki mekanisme checks and balances yang jelas, sehingga tidak ada konflik kepentingan ataupun rangkap jabatan," paparnya.

Dalam proses pengisian jajaran direksi dan dewan pengawas, Pemkot Surabaya menekankan sejumlah persyaratan, mulai dari integritas, kompetensi manajerial, pemahaman tata kelola perusahaan yang baik hingga rekam jejak.

"Yang jelas sudah dipersyaratkan bahwa syarat dewan pengawas dan direksi baru ini memang yang pertama harus memiliki integritas. Itu syarat utamanya. Kemudian yang kedua memiliki kompetensi manajerial. Juga memahami tata kelola perusahaan yang baik dan rekam jejak yang bersih," bebernya.

Selain kemampuan manajerial, Syamsul menuturkan bahwa calon direksi KBS juga dituntut memiliki perhatian kuat terhadap konservasi satwa. Karena itu, proses seleksi melibatkan tim independen yang terdiri dari akademisi dan praktisi.

"Yang paling utama adalah calon direktur dan dewan pengawas ini juga memiliki komitmen terhadap konservasi satwa. Ini yang jadi intens kita, sehingga diharapkan dapat mengelola KBS itu dengan baik, dan KBS ini bisa menjadi lembaga konservasi yang profesional, akuntabel dan juga bisa kembali dipercaya oleh masyarakat Surabaya," katanya.

Di samping itu, para calon direksi nantinya juga akan mempresentasikan gagasan dan kemampuan mereka yang kemudian dinilai oleh tim independen. Mekanisme tersebut diharapkan menghasilkan jajaran pengelola yang memiliki kompetensi sekaligus memahami tanggung jawab KBS sebagai lembaga konservasi.

Pada sisi lain, Syamsul mengatakan bahwa Pemkot Surabaya juga menyiapkan pengawasan yang lebih luas terhadap aspek kesejahteraan satwa. Pengawasan nantinya tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, tetapi juga mencakup aspek medis dan nutrisi satwa.

"Untuk pengawasannya juga kita nanti akan membentuk pengawas-pengawas yang banyak. Termasuk pengawas khusus terkait dengan medis dan nutrisi dari hewan-hewan yang ada di KBS," kata dia.

Syamsul menegaskan evaluasi KBS menjadi momentum untuk membangun tata kelola yang lebih baik ke depan. Untuk itu, ia menggarisbawahi pengalaman sebelumnya akan menjadi bahan pembelajaran bagi pemkot dalam memastikan pengelolaan KBS dilakukan oleh orang-orang yang tepat sesuai kompetensinya.

"Jadi pengalaman yang di belakang kemarin menjadi pelajaran bagi kita. Karena memang the right man on the right place, itu yang benar, baru bisa menggerakkan semua nantinya," pungkasnya.