Sutiaji Sebut Larangan Bukber ASN Jadi Pro Kontra di Grup WA
Malang, IDN Times - Instruksi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang melaksanakan Buka Bersama (Bukber) menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya dari Wali Kota Malang, Sutiaji, yang mempertanyakan urgensi keputusan tersebut.
Sutiaji mengatakan pihaknya kini tengah melakukan klarifikasi dan meminta penjelasan lebib detail terkait keputusan tersebut. Menurutnya, keputusan ini telah menjadi pro dan kontra juga di group WhatsApp para wali kota, bupati, dan gubernur di Indonesia.
"Karena ini (larangan bukber ASN) sudah beredar di tengah-tengah masyarakat. Dan juga jadi pro kontra di grup (WhatsApp) bupati wali kota," terang Sutiaji saat dikonfirmasi pada Jumat (24/03/2023).
1. Sutiaji bingung terkait konsumsi saat rakor di Pemkot Malang
Sutiaji mengatakan jika pelatanga6buka bersama sulit diterapkan apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melaksanakan rakor (rapat koordinasi). Pasalnya rapat ini biasanya dilaksanakan pada saat sore ketika memasuki bulan ramadan.
"Soalnya rakor dilaksanakan pada sore hari, masalahnya kalau pagi mungkin ngantuk, siang ngantuk, ya kita laksanakan kadang-kadang ashar. Kemudian saat kegiatan rapat kalau sudah waktunya berbuka masa enggak berbuka," ujar pria asli Lamongan ini.
Pria berkacamata ini menegaskan saat bukber sesudah rakor ini tidak pernah berlebihan dalam menyajikan menu. Ia mengatakan bahkan selalu mengorder usaha milik UMKM di Kota Malang untuk saling membantu.
2. Menurut Sutiaji, bukber adalah budaya masyarakat Indonesia
Sutiaji menjelaskan kalau buka bersama merupakan budaya masyarakat Indonesia. Apalagi setelah Pandemik COVID-19 mereda, sejumlah kegiatan dengan mengumpulkan masyarakat seperti konser hingga pertandingan sepakbola kembali bisa dilaksanakan. Sudah tidak ada lagi pelanggaran pembatasan masyarakat untuk melaksanakan bukber.
"Kita lihat sekarang kan sudah agak longgar, dan masyarakat membandingkan dengan ada konser Blackpink di Jakarta kemarin bebas, ada perhelatan bola, ada perhelatan kesenian-kesenian yang lain. Jadi kenapa itu boleh dan sedangkan ini (bukber) yang adalah untuk kebaikan jutru tidak boleh," ujarnya.
Ia merasa pejabat daerah menjadi kambing hitam atas pelarangan bukber untuk ASN ini. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat agar tidak menarik isu ini ke ranah agama, pasalnya ia sadar keputusan Presiden RI sebenarnya agar pejabat tidak hidup bermewah-mewah.
3. Sutiaji tidak membuka anggaran untuk bukber pada ramadan tahun ini di Pemkot Malang
Meskipun protes dengan keputusan Jokowi, Sutiaji tetap menjalankan keputusan tersebut. Salah satunya dengan tidak mengalokasikan anggaran untuk bukber. Meskipun itu saat pelaksanaan rakor di Pemkot Malang.
"Sehingga untuk kegiatan khusus buka bersama tidak (dianggarkan). Sebenarnya kalau rakor-rakor sudah menempel di dalamnya, tapi tadi kan tidak mengadakan buka bersama," tuturnya.
Kemudian Sutiaji juga bingung seandainya ia mendapatkan undangan bukber dari panti asuhan atau kaum dhuafa di Kota Malang. Pasalnya menurutnya pelarangan ini disampaikan untuk bukber secara umum tanpa detail-detail khusus, hanya ada penekanan agar pejabat tidak boleh bermewah-mewah.
"Kalau dilihat edaran itu generalisasi semua buka bersama atau meniadakan buka bersama, tapi penjelasan dari tiktok tadi boleh (bukber dengan kaum dhuafa). Ini sebenarnya yang disorot itu karena sekarang saya lagi sorot tentang kehidupan yang glamour," pungkasnya.
