Malang, IDN Times - Kasus terorisme belakangan kembali mencuat. Pasca penyerangan terhadap Menkopolhukam, Wiranto beberapa waktu lalu, kepolisian langsung bergerak cepat menangkal teror.
Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri langsung turun. Hasilnya, beberapa orang yang diduga terkait jaringan teroris dibekuk. Dua di antaranya ditangkap di wilayah kota Malang.
Kondisi tersebut tentu saja memancing reaksi sejumlah pihak. Salah satunya dari Wali Kota Malang Sutiaji. Sebagai pimpinan tertinggi di wilayah kota Malang, Sutiaji mengaku prihatin dengan adanya dua teroris tersebut. Ia menyebut bahwa hal itu menjadi bahan evaluasi agar ke depan tak ada lagi kejadian serupa.
"Konkretnya seperti apa saya belum dapat laporan. Tetapi semua perlu prihatin atas kejadian ini," ucapnya, Kamis (17/10).
Saat ini memang cukup sulit mendeteksi keberadaan jaringan teroris di Malang. Salah satu penyebabnya adalah tidak maksimalnya peran RT dan RW sebagai birokrasi paling dasar. Sehingga, keluar masuknya sesorang dalam suatu daerah sulit untuk dikendalikan dan dideteksi.
"Berdasarkan Permendagri yang terbaru memang ada aturan ngurus surat tidak perlu lagi melewati RT, RW. Hal itu membuat lalu lintas orang keluar masuk tidak terdeteksi. Ini perlu dilihat kembali oleh pemerintah pusat," tambahnya.
Di sisi lain, Sutiaji tak menampik bahwa kota Malang memang cukup rawan dimasuki oleh jaringan terorisme. Sebab, saat ini filterisasi tidak berjalan dengan baik dengan berkurangnya kewenangan dari RT, RW. Apalagi, setiap tahun ribuan orang masuk ke kota Malang. Baik untuk meneruskan sekolah maupun mencari pekerjaan.
"Itu yang berkaitan dengan tindakan preventifnya," imbuhnya.
Meskipun demikian, bukan berarti pemerintah kota Malang lepas tangan dengan adanya kasus tersebut. Pemkot kini sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah adanya kasus serupa terjadi. Termasuk dengan berupaya memaksimalkan peran RT,RW untuk memonitoring masyarakat.
"Kami akan lakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun RT,RW untuk semakin meningkatkan kewaspadaan. Terutama jika ada masyarakat yang perilakunya aneh," tambahnya.
Sementara itu, untuk pencegahan jangka panjang, Pemkot Malang menyiapkan program tangkal dini paham ekstrem. Nantinya, program tersebut akan menyasar anak-anak pada pendidikan dasar hingga menengah. Tujuannya adalah untuk mencegah paham ekstrem atau radikal masuk ke sekolah.
"Nanti akan kami koordinasikan dengan dinas terkait untuk hal itu," tandasnya.