Surabaya Tak Ada Lahan 5 Haktere untuk Sekolah Rakyat, Ini Opsi Pemkot
Surabaya, IDN Times - Pemerintah Kota Surabaya mengaku tak memiliki lahan 5 haktere untuk dijadikan sebagai Sekolah Rakyat sebagai mana yang diminta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Namun, Pemkot Surabaya menyiapkan sejumlah opsi untuk Sekolah Rakyat.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, sekolah di SD SMP dan SMA/SMK di Surabaya telah gratis. Menurutnya, ini bagian dari Sekkolah Rakyat. "Di Surabaya gak ono lahan 5 hektare (di Surabaya gak ada lahan 5 hektare), itu yang sedang kita sampaikan, Alhamdulillah Surabaya itu sudah Sekolah Rakyat, karena sekolah sudah gratis semua, SD SMP sudah gratis, SMA sudah gratis semua dari Bu Khofifah," ujarnya, Rabu (12/3/2025).
Selain itu, Kota Surabaya juga telah memiliki Asrama Bibit Unggul untuk siswa dan mahasiswa yang tidak mampu. Asrama itu, menampung 200 orang siswa yang mendapat pendidikan gratis hingga lulus kuliah.
"Surabaya pun kami punya (program) Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana, ada 200, itu sudah sekolah rakyat, meskipun tidak 5 hektare. Ada 200 anak yang sekolah gratis untuk warga miskin sampai dia kuliah sampai bekerja," ungkap dia.
Untuk itu, Eri mengungkap, sekolah yang ada saat ini akan menjadi opsi sebagai Sekolah Rakyat. Apakah itu dari sekolah negeri, atau sekolah swasta. "Kalau yang SD SMP kita maksimalkan yang ada di gedung kita, dan gedung sekolah swasta yang memang kita gratiskan untuk sekolah rakyat," kata dia.
Sehingga, Sekolah Rakyat tidak harus membangun sekolah baru dengan lahan lima hektare. Tetapi memanfaatkan sekolah yang sudah ada, termasuk bekerjasama dengan swasta. "Jadi Sekolah Rakyat tidak harus saya sediakan tapi bisa bekerja sama dengan SMP dan SD swasta yang menampung untuk masyarakat Surabaya yang tidak mampu," imbuh Eri.
Eri belum melakukan perhitungan mengenai Sekolah Rakyat. Bila harus bekerjasama dengan sekolah swasta, maka pihaknya akan menyiapkan dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA).
"Belum ada (jumlahnya). Karena yang saya sampaikan untuk sekolah keluarga miskin dan pra miskin di Kota Surabaya tidak boleh lagi dipungut biaya. Sehingga nanti kita kerjasama dengan sekolah swasta, Iki harus urunan Piro seh. Jadi kalau ada BOPDA ya kita berikan," pungkas dia.
