Soal Usulan Program Rp10 T ke Pusat, DPRD Ingatkan Ini ke Pemprov
- DPRD Jawa Timur meminta Pemprov Jatim berhati-hati dalam pengajuan program pembangunan Rp10 triliun ke pemerintah pusat.
- Anggaran harus benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi dan PAD, serta memiliki efek berganda bagi pembangunan ekonomi daerah.
- Fraksi Golkar meminta setiap proyek direncanakan dengan analisis kelayakan dan manajemen risiko yang matang agar tidak menjadi beban fiskal di masa depan.
Surabaya, IDN Times - DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim berhati-hati dalam rencana pengajuan program pembangunan senilai Rp10 triliun ke pemerintah pusat. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika menegaskan, pengajuan anggaran dalam skema dukungan APBN maupun kemungkinan pinjaman daerah harus benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi dan pendapatan asli daerah (PAD).
"Prinsipnya, kami masih mempertimbangkan dan mengkaji. Kalaupun ada pinjaman, penggunaannya harus optimal dan sesuai prioritas. Misalnya untuk program yang selaras dengan RPJMD Gubernur dan bisa menghasilkan PAD,” ujar Yudha, Minggu (2/11/2025).
Menurutnya, setiap kebijakan pinjaman tidak boleh semata menutup defisit fiskal, melainkan harus memiliki efek berganda atau multiplier effect bagi pembangunan ekonomi daerah. “Pinjaman harus menciptakan nilai ekonomi baru, membuka lapangan kerja, dan memperkuat penerimaan PAD. Jangan hanya menjadi solusi jangka pendek menutup kekurangan anggaran,” katanya.
Fraksi Golkar, kata Pranaya, meminta agar setiap proyek yang direncanakan memiliki analisis kelayakan dan manajemen risiko yang matang agar tidak menjadi beban fiskal di masa depan. “Transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Kami akan terus mengawal prosesnya, dari pengajuan hingga pelaksanaan jika disetujui pemerintah pusat,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menjelaskan bahwa pengajuan program senilai Rp10,047 triliun dilakukan untuk mengantisipasi dampak pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,8 triliun pada tahun anggaran 2026.
Dari total usulan tersebut, sektor infrastruktur menjadi porsi terbesar, yakni sekitar Rp6,9 triliun. Anggaran itu akan diajukan melalui Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan, jembatan, pengendalian banjir, irigasi, hingga penyediaan akses air bersih.
Sektor lain yang diusulkan meliputi lingkungan hidup, perikanan, pemulihan rumah sakit, perbaikan fasilitas sekolah, hingga perluasan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menekan angka stunting.
