Ribuan Sopir Truk Jatim Tuntut Pemprov Hentikan Operasi ODOL
- Ribuan sopir truk di Jawa Timur demo minta hentikan operasi ODOL.
- Kendaraan ODOL dianggap membahayakan pengguna jalan, tapi pemerintah belum siap keluarkan regulasi jelas.
- Tuntutan termasuk hentikan operasi ODOL, revisi regulasi ongkos angkutan logistik, dan perlindungan hukum bagi sopir.
Surabaya, IDN Times - Ribuan Sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJ) menggelar aksi demonstrasi di Surabaya, Kamis (19/6/2025). Mereka menutut Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menghentikan operasi truk yang Over Dimension Over Load (ODOL) hingga menindak premanisme dan pungutan liar (Pungli).
Ketua Gerakan Sopir Jawa Timur, Angga Firdiansyah mengatakan, saat ini pemerintah belum masih belum siap mengeluarkan regulasi yang jelas mengebai larangan ODOL. Walaupun, kendaraan ODOL membahayakan pengguna jalan.
"Eaat ini Indonesia sebetulnya belum siap. Karena kalau ada ODOL itu diterapkan, kami sepakat. Kami sepakat dengan pertimbangan untuk keselamatan, tapi untuk saat ini pemerintah belum mengeluarkan regulasi yang jelas," ungkapnya.
Hal itu salah satunya karena tarif yang diberikan pengusaha kepada angkutan logistik dirasa masih belum sesuai. "Salah satunya perihal tarif angkutan logistik. Itu. Kerancuannya di situ," jelasnya.
Belum lagi, penindakan ODOL di lapangan, sopir truk kerap mendapat intimidasi. Mereka merasa kendaraan truk yang telah dipanjangkan dan dilebarkan itu, untuk memenuhi kebutuhan industri.
"Untuk penindakan di lapangan pun teman-teman merasa diintimidasi. Karena diancam, kalau melanggar odol tersebut. Padahal kawan-kawan memuat ODOL tersebut yang panjang, yang lebar, yang berat itu karena kebutuhan industri, kebutuhan pasar saat ini," tutur Angga.
Selain itu, pihaknya juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menindak tegas premanisme dan pungli. Pungli selama ini telah merugikan sopir.
"Premanisme dan pungli itu masih banyak dialami teman-teman di lapangan. Itu. Entah itu modelnya pengawalan atau apa itu tapi masih banyak," sebutnya.
Setidaknya ada lima tuntutan pada aksi tersebut. Berikut ini tuntutannya,
1. Hentikan operasi ODOL.
2. Regulasi ongkos angkutan logistik
3. Revisi UULLAJ No. 22 tahun 2009.
4. Perlindungan hukum kepada sopir.
5. Brantas premanisme dan Pungli.
6. Kesetaraan perlakuan hukum.
