Perhatian Terhadap Ponpes Kurang, Ketua PCNU Lamongan Curhat ke DPR

Meski pemerintah  Jokowi-JK sudah memberikan perhatian pada pesantren, namun Supandi menganggapnya masih kurang. Pasalnya, bantuan yang diberikan pemerintah kepada pesantren tidak sebanding dengan perjuangan para kiai yang berjuang selama 24 jam mendidik para santri.

"Jujur saja selama ini masih belum ada perhatian lebih terhadap dunia pesantren, yang dilakukan para anggota DPR-RI, padahal kontribusi pesantren sangat besar terhadap kemajuan bangsa Indonesia," tegasnya.

Keberadaan UU yang sudah mengatur tentang dunia pesantrenjuga dinilai belum cukup mengakomodir kepentingan dunia pesantren. Harusnya, kata Supandi, DPR RI yang mempunyai fungsi membuat UU harus melihat bagaimana perjuangan para kiyai dan ustadz dalam mendidik para santri di ponpes.

"Tidak mudah, kalau sekolah informal paling perhatian dari pukul 7.00 sampai sore hari saja. Tapi kalau  pendidikan di pesantren ini 24 jam di apit (bimbing) oleh para kiyai dan ustadz," katanya.

Uniknya, curhatan tersebut terkesan salah alamat. Sebab, Viva Yoga merupakan anggota DPR dari Komisi IV yang membidangi pertanian dan kemaritiman. Meski begitu,  Viva mengungkapkan bahwa pemerintah pusat sebenarnya sudah mengelontorkan dana 20 persen kepada dunia pendidikan di Indonesia. 

"Kalau komisi saya Komisi IV, yang membidangi Kelautan, Maritim, Kehutanan dan Pertanian jadi banyak yang sudah kita berikan kepada mereka para petani, nelayan dan masalah kehutanan, ini sudah kita laksanakan terutama dana DAK," jelasnya.

Acara diskusi publik yang diadakan oleh Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama PC (ISNU) Lamongan itu menghadirkan empat pemateri dari anggota DPR-RI, yakni Viva Yoga Mauladi (PAN), Zainul Munasichin (PKB), Eddi Kuntadi (Golkar), H Taslis Fahmi (Gerindra) dan Nasyirul Falah Amru dari PDIP. Selain itu hadir juga pimpinan universitas di Lamongan seperti Unisda, Uniska, Unsur dan IAI Tabah.