Perceraian ASN Pemprov Jatim Tinggi, 75 Persen Didominasi Guru
Surabaya, IDN Times - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa membeberkan persentase perceraian di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jatim cukup tinggi. Perceraian ASN di Jatim didominasi tenaga pendidik.
1. Perceraian ASN, 70-75 persen guru
Khofifah mengatakan, dari keseluruhan kasus perceraian ASN Pemprov Jatim, 70-75 persen merupakan tenaga pendidik alias guru. Dia pun meminta dinas pendidikan mengambil langkah koordinatif untuk menemukan langkah solutif melalui survei.
"Untuk membenahi tingginya angka perceraian di kalangan ASN pemprov Jatim dari kalangan pendidik (guru), khususnya guru SMA dan SMK yang dalam naungan Pemprov," ujarnya saat pengambilan sumpah pejabat Administrator dan pengawas di Lingkungan Dindik Jatim di Gedung Negara Grahadi, Senin (13/4).
2. Dindik diminta cari solusi, khususnya bagi guru SMA/SMK
Gubernur kelahiran Surabaya ini menyampaikan, ketahanan keluarga merupakan entitas terkecil dari ketahanan nasional. Artinya, membangun ketahanan nasional harus dimulai terlebih dahulu dari ketahanan keluarga. Dindik diminta membantu menurunkan kasus perceraian di tingkat guru khususnya guru ASN di lingkup SMA dan SMK.
"Paling banyak di meja saya, kasus perceraian di kalangan ASN di Pemprov Jatim didominasi guru, tentunya guru SMA dan SMK sebagaimana kewenangan Pemprov Jatim. Ini Pekerjaan Rumah (PR) bagi kita semua. Segera lakukan riset secara serius," kata Khofifah.
3. Minta ada peningkatan IPM Jatim
Dalam kesempatan tersebut, dia berharap dukungan anggaran yang besar dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim lebih signifikan. Lewat berbagai program maupun inovasi yang dapat menyasar masyarakat hingga lini terbawah khususnya memperluas pendidikan kesetaraan.
"Ini akan menjadi catatan penting guna mendorong peningkatan IPM di Jatim secara lebih signifikan. Maka, Dispendik harus membuat pemetaan dengan lebih detail, termasuk untuk menyisir pendidikan kesetaraan," ucap Khofifah.
4. Juga minta Dindik hitung kebutuhan internet siswa
Mantan menteri sosial itu juga meminta Dindik untuk menghitung kebutuhan para siswa yang tidak mampu terkait bantuan paket internet. Karena saat ini telah diberlakukan belajar dari rumah guna pencegahan COVID-19.
"Dispendik harus menghitung berapa banyak paket data yang dikeluarkan oleh anak-anak ketika mereka belajar di rumah berbasis online. Saya khawatir akhirnya mereka belajar melalui warnet secara berkelompok. Ini bisa membahayakan mereka ," Khofifah menambahkan.
