Surabaya, IDN Times - Kota Surabaya sebagai kota kedua terbesar setelah Jakarta, menjadi barometer di tingkat nasional, termasuk dalam kontestasi politik. Tak heran jika Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Surabaya menjadi hal yang menarik diikuti.
Melihat fakta itu, pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menilai wajar jika kepala daerah dari kabupaten maupun kota lain di Jatim berminat untuk mencalonkan diri dalam Pilwali Surabaya.
Surokim mengatakan, bagi siapa pun yang menjadi Wali Kota Surabaya secara otomatis akan menjadi tokoh nasional. Hal ini jelas merupakan investasi politik yang luar biasa.
"Kepala daerah dari daerah lain punya kans untuk 'lompat' ke Surabaya. Karena mereka punya modal politik untuk bersaing. Apalagi, kalau mereka berprestasi saat memimpin daerahnya, maka kans nya semakin besar," ujarnya, Minggu (20/1).
Peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) ini menjelaskan dalam survei SSC periode Desember 2019, ada kepala daerah di luar Surabaya yang menjadi pilihan responden. Mereka adalah Ipong Muchlissoni, Bupati Ponorogo dan Mohammad Nur Arifin, Wakil Bupati Trenggalek.
Selain dua nama itu, Surokim menilai sosok Badrut Tamam, Bupati Pamekasan, juga dianggap layak maju pilwali ke Surabaya. Sosok politisi muda PKB itu, semakin dikenal saat Kabupaten Pamekasan meraih Piala Adipura 2018 dengan kategori kota kecil terbersih secara nasional.
Meski baru memimpin, Badrut Tamam punya prestasi di Pamekasan. Inovasinya dalam pelayanan izin satu atap dan memperkenalkan batik Pamekasan mendapat apresiasi publik.
"Dalam survei SSC kemarin, nama Badrut Tamam juga ikut disebut responden. Akan tetapi, prosentasenya kecil. Sebab selama ini Tamam belum pernah bicara soal Pilwali Surabaya seperti kandidat lain. Karena itu, namanya juga belum ter-cover media yang menjadi sumber informasi warga Surabaya," tutur Dekan FISIB Universitas Trunojoyo ini.
Perihal stigma kepala daerah 'kutu loncat' yang disematkan kepada kepala daerah yang pindah ke daerah lain sebelum masa tugasnya berakhir, menurut Surokim pelan-pelan mulai terkikis. Stigma 'kutu loncat' itu juga pernah dialamatkan pada Bupati Trenggalek, Emil Dardak, saat maju sebagai Cawagub Jatim.
Tapi dengan keseriusannya, akhirnya masyarakat bisa menerima langkah politik Emil, karena masyarakat melihat dia layak mendapatkan tempat yang lebih baik. Hal itu tak lepas dari keberhasilan dia meyakinkan masayarakat kalau langkah politiknya itu bukan pragmatis.
"Masyarakat semakin cerdas dan bisa menilai mana yang pragmatis dan mana yang berbasis pengabdian yang lebih luas. Saya kira stigma kutu loncat itu bukan menjadi momok lagi," pungkas Surokim.