Pemprov Jatim Fokus Tutup Missing Link JLS Trenggalek
- Pemprov Jatim mengalokasikan Rp19 miliar untuk pembebasan lahan guna menutup missing link Jalur Lintas Selatan di segmen Panggul–Munjungan–Perigi, Kabupaten Trenggalek.
- Wakil Gubernur Emil Dardak menjelaskan pembangunan ruas ini sempat tertunda karena revisi desain trase dari pemerintah pusat yang membuat biaya melonjak hingga hampir Rp1 triliun.
- Saat ini Pemprov Jatim dan Pemkab Trenggalek berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk menetapkan trase final serta memastikan dukungan pendanaan fisik dari pemerintah pusat.
Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memfokuskan alokasi anggaran sebesar Rp19 miliar untuk mempercepat penyelesaian ruas yang masih menjadi missing link Jalur Lintas Selatan (JLS) atau Pansela di Kabupaten Trenggalek. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembebasan lahan sebagai tahap awal sebelum pembangunan fisik dimulai.
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak mengatakan, ruas yang hingga kini belum tersambung berada pada segmen Panggul–Munjungan–Perigi. Padahal, konektivitas dari Pacitan menuju Panggul maupun Perigi menuju Popoh, Tulungagung, telah lebih dahulu terbangun.
"Yang masih missing link itu dari Munjungan ke Perigi. Jadi Panggul-Munjungan-Perigi. Sebagian ruas dari Pacitan ke Panggul sudah ada, kemudian Perigi ke Popoh juga sudah tersambung. Yang belum adalah Panggul ke Munjungan dan Munjungan ke Perigi," ujar Emil usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (22/6/2026).
Emil menjelaskan, upaya pembangunan ruas tersebut sebenarnya telah dimulai sejak dirinya menjabat sebagai Bupati Trenggalek pada 2016. Saat itu, pemerintah daerah telah mengurus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai trase yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum.
Namun, rencana pembangunan mengalami perubahan setelah pemerintah pusat merevisi desain trase jalan. Akibatnya, kebutuhan anggaran pembangunan ruas Munjungan–Perigi melonjak drastis.
"Awalnya kebutuhan anggaran sekitar Rp300 miliar. Setelah ada revisi dari pusat, biaya pembangunan segmen Munjungan–Perigi melonjak hingga mendekati Rp1 triliun," ungkapnya.
Menurut Emil, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersama Pemerintah Kabupaten Tulungagung saat itu mencari berbagai alternatif pendanaan. Salah satu hasilnya adalah dukungan pembiayaan dari Islamic Development Bank (IsDB) untuk pembangunan ruas Perigi–Popoh yang kini telah beroperasi.
Meski begitu, penyelesaian ruas Panggul–Munjungan–Perigi masih menjadi pekerjaan rumah karena berkaitan dengan pembebasan lahan masyarakat dan kawasan hutan yang dilintasi jalur tersebut. Pemprov Jatim mengarahkan anggaran Rp19 miliar untuk mempercepat proses pembebasan lahan.
"Kalau porsi pemerintah daerah pastinya untuk pembebasan lahan. Karena untuk pengurusan kawasan hutan menggunakan anggaran operasional, bukan melalui anggaran khusus seperti itu," jelas Emil.
Saat ini, Pemprov Jatim bersama Pemerintah Kabupaten Trenggalek masih berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan trase final jalan sekaligus memetakan lahan yang masuk kawasan hutan dan lahan milik masyarakat.
"Kita pastikan dulu trase final dari Kementerian PU. Kemudian kita lihat komitmen pendanaan fisiknya dari pusat seperti apa. Semua ini sedang dikoordinasikan secara intensif dengan Pak Bupati," pungkasnya.
