Surabaya, IDN Times - Nasib eks bangunan Hi-Tech Mall kini telah jelas. Setelah diombang-ambing antara batas penutupan atau dilanjutkan, Pemerintah Kota Surabaya memutuskan untuk tetap mempertahankan eksistensi pusat perdagangan gawai tersebut.
Melalui Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, pemkot menyatakan akan menyewakan 75 persen dari total bangunan Hi-Tech Mall. Penyewaan ini dengan syarat, gedung tersebut akan tetap diperuntukkan untuk penjualan gawai.
Kepala Dinas PBT Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan, keputusan disewakannya sebagian besar lahan eks Hi-Tech Mall ini didasari aksi protes besar-besaran yang dilakukan pedagang. Mereka tetap ingin berbisnis di mal pusat Informatika dan Teknologi di Kota Surabaya tersebut.
"Karena pedagang masih ingin berdagang di sana. Tahu sendiri kan pedagang unjuk rasa sebagai bentuk keberatan. Saya didemo waktu itu," tutur perempuan yang akrab disapa Yayuk di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Senin (23/9).
Sebelumnya, setelah perjanjian Build Operate Transfer (BOT) PT Sasana Boga habis, gedung Hi-Tech Mall menjadi aset Pemkot Surabaya. Gedung ini rencananya akan dijadikan pusat kesenian Kota Surabaya.
Yayuk mengaku bahwa pihaknya sempat diminta untuk mengelola sendiri gedung eks Hi-Tech Mall. Namun setelah berkonsultasi dengan kejaksaan dan kepolisian, diputuskan bahwa gedung tersebut tetap akan disewakan ke pihak ketiga.
"Kalau dikelola Pemkot maka tupoksi Pemkot akan terbengkalai. Sebab, tupoksi Pemkot adalah melayani masyarakat bukan untuk mengelola bisnis," jelas Yayuk singkat.
Berdasarkan data Dinas BPT yang dipaparkan oleh Yayuk, gedung eks Hi-Tech Mall memiliki luas 67.450 meter persegi yang terdiri dari 4 lantai. 25 persen bagian yang akan dijadikan gedung kesenian adalah 4 lantai di bagian utara gedung.
"Gedung Hi-Tech luasannya cukup besar. Kalau itu dimanfaatkan, gedung kesenian 25 persen. Bangunan gedung mulai lantai 1 sampai lantai atas. Sedangkan sebagian lagi untuk fasilitas perdagangan," jelasnya.
Sedangkan untuk desain gedung pusat kesenian, Yayuk menyerahkan hal tersebut ke Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Hingga saat ini institusinya hanya fokus pada penyewaan sebagian gedung.
Untuk harga sewa, Pemkot mematok harga Rp18,515 miliar per tahun, dengan jangka waktu sewa 5 tahun. Sejak gedung tersebut jatuh ke tangan Pemkot, yaitu April hingga September, baru satu perusahaan yang mengajukan penawaran.
"Semula sudah ada pihak ketiga yang mengajukan penawaran. Tapi, setelah diajukan nilai sewanya, mereka tidak sepakat," terangnya.
Namun, Yayuk enggan menganggap bahwa harga sewa gedung tersebut kemahalan. Menurutnya, harga tersebut sudah sesuai karena hasil perhitungan tim yang independen.
"Pemkot tetap optimistis karena nilai sewa yang dihitung adalah penilai publik, independen. Sesuai dengan kondisi saat itu. Tidak akan turun," tegasnya.
Berdasarkan data Pemkot, saat ini di dalam gedung eks Hi-Tech Mall terdapat 354 pedagang yang masih tetap tinggal dan mempertahankan toko mereka. Ratusan pedagang ini nantinya juga akan membayar biaya sewa stan kepada penyewa gedung.
"Dari pedagang sudah membuat pernyataan membayar nilai sewa stan. Nanti mereka bayar sejak April. Saat ini mereka hanya bayar listrik dan air saja," terangnya.