Demonstran di Malang Sampaikan 6 Tuntutan pada Rezim Prabowo-Gibran
- Lebih dari 200 demonstran bertahan di depan DPRD Kota Malang saat hujan, memprotes karhutla berkepanjangan serta tekanan biaya hidup dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menuntut karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, harga kebutuhan diturunkan, pekerjaan dan upah layak, serta dukungan tanah, modal, dan teknologi bagi rakyat.
- Massa juga meminta penghentian penjarahan anggaran, evaluasi MBG, pembubaran Koperasi Desa Merah Putih dan Yon TP, serta menyerukan pembentukan komite perlawanan rakyat.
Malang, IDN Times - Lebih dari 200 massa aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Malang terus melakukan aksi meskipun diguyur hujan sejak siang hingga sore hari. Mereka lantang menyampaikan berbagai keluhan mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sampai isu naiknya harga kebutuhan hidup. Mereka menuntut agar pemerintahan Prabowo Sdan Gibran Rakabuming Raka yang berjalan 2 tahun ini untuk bertanggung jawab.
1. Aksi ini merupakan bentuk amarah rakyat pada 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran
Koordinator Aksi, Naran. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama) Koordinator Aksi, Naran mengatakan kalau sudah 3 bulan lebih karhutla terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, dan belum padam sampai saat ini. Api melahap hutan dan lahan di Sumatra, Kalimantan, hingga Papua yang semakin hari kian membesar, mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah yang berdampak pada satwa di dalam dan sekitarnya, juga terhadap area pemukiman rakyat yang menyebabkan gangguan kesehatan.
Di tengah keadaan demikian, ia mengungkapkan kalau rakyat Indonesia juga sedang mengalami tekanan hidup yang keras. Beban hidup rakyat sehari-hari semakin berat akibat naiknya harga bahan pokok, sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak, rendahnya upah, dirampasnya lahan-lahan di pedesaan, mahalnya biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, serta naiknya harga BBM.
"Dengan demikian, pada momentum 2 tahun kekuasaan Prabowo-Gibran, perlu mobilisasi aksi massa yang besar dan luas. Aksi ini merupakan wujud kemarahan rakyat yang penderitaannya telah lama mengakar. Mobilisasi yang terus membesar membuktikan bahwa rakyat tidak diam. Begitu sakitnya ketika hidupnya diisap, ditindas," terangnya pada Rabu (28/10/2026).
2. Massa menyampaikan 6 tuntutan pada Prabowo-Gibran
Aksi demo 28 Oktober 2026 di Kota Malang. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama) Massa yang menyebut dirinya sebagai Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu ini juga menyampaikan 6 tuntutan pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertama untuk tetapkan karhutla sebagai bencana nasional, pulihkan korban, cabut izin dan sanksi perusahaan skala besar. Kedua, turunkan harga bahan pokok, pajak, biaya pendidikan dan kesehatan, penuhi pasokan BBM untuk rakyat.
"Ketiga, kami menutup pemerintahan memberikan lapangan kerja yang layak dan berkualitas, naikkan upah, hapus sistem kontrak dan alih daya. Ketiga berikan tanah, modal, dan teknologi untuk kaum tani, nelayan, dan kaum miskin kota," tegasnya.
Kemudian, mereka juga menuntut pemerintah menghentikan penjarahan anggaran, evaluasi MBG, bubarkan Koperasi Desa Merah Putih. Terakhir, Kembalikan militer ke barak, adili pelanggar HAM berat, bubarkan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP).
3. Massa juga menyerukan bangun komite perlawanan rakyat
Aksi demo 28 Oktober 2026 di Kota Malang. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama) Lebih lanjut, Naran juga menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk bangun komite perlawanan rakyat, lawan penindasan, rebut kesejahteraan. Karena menurutnya, kekuasaan Prabowo-Gibran tidak akan mengabulkan setiap tuntutan secara cuma-cuma. Sehingga tuntutan rakyat hanya mungkin dimenangkan ketika dengan tekanan yang kuat oleh rakyat itu sendiri.
"Kita butuh aksi massa yang luas, keterlibatan langsung rakyat di berbagai sektor, memastikan setiap mobilisasi aksi massa dapat memperkuat kemampuan rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. ​Rebut kedaulatan rakyat! Rakyat tak bisa dikalahkan!" Pungkasnya.
