Meski Diguyur Hujan, Ratusan Orang Tetap Berdemo di Kantor DPRD Malang

28 Oct 2026, 15:42 WIBKota Malang2 min read

Rizal Adhi Pratama

News

Channel

Add Us on Google

Meski Diguyur Hujan, Ratusan Orang Tetap Berdemo di Kantor DPRD Malang

Aksi demo 28 Oktober 2026 di Kantor DPRD Kota Malang. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Intinya Sih

Ratusan massa berpakaian hitam berdemo di Kantor DPRD Kota Malang pada 28 Oktober 2026, tetap bertahan meski hujan deras, menyoroti dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Demonstran menilai ekonomi memburuk akibat harga kebutuhan pokok, kelangkaan BBM subsidi, serta biaya pajak, pendidikan, dan kesehatan; mereka menuntut pekerjaan layak, kenaikan upah, dan evaluasi MBG.
Massa mendesak karhutla ditetapkan sebagai Bencana Nasional, korban dipulihkan dan perusahaan disanksi, serta menuntut militer kembali ke barak, pembubaran Yon TP, dan pengadilan pelanggar HAM berat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Malang, IDN Times - Ratusan orang berpakaian hitam-hitam melakukan aksi demonstrasi bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu (28/10/2026) di Kantor DPRD Kota Malang. Meskipun Kota Malang diguyur hujan deras sejak siang, massa tetap melakukan aksi pada pukul 15.00 WIB di tengah guyuran hujan. Aksi ini sebagai respons terhadap berbagai isu pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

1. Keadaan ekonomi jadi sorotan para demonstran

Aksi demo 28 Oktober 2026 di Kantor DPRD Kota Malang. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Salah seorang demonstran, Wahyudi mengungkapkan kalau ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena harga-harga bahan pokok yang melambung tinggi. Ini diperparah dengan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Tapi masyarakat masih dibebankan tagihan pajak, biaya pendidikan, dan kesehatan yang mahal.

"Kami menuntut lapangan kerja yang layak dan berkualitas, naikkan upah, hapus sistem kontrak dan alih daya. Berikan tanah, modal, dan teknologi untuk kaum tani, nelayan, dan kaum miskin kota," terangnya.

Ia juga melihat bahwa keterpurukan ekonomi ini disebabkan oleh pemborosan anggaran APBN pada program-program yang tidak jelas. Oleh karena itu, mereka juga menuntut evaluasi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menghentikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

2. Pemerintah dituntut untuk menetapkan karhutla sebagai Bencana Nasional

Aksi demo 28 Oktober 2026 di Kantor DPRD Kota Malang. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Wahyu juga melihat bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menyebabkan kerugian dan korban jiwa. Tapi pemerintah terkesan tidak serius dalam menangani karhutla yang terjadi di Sumatra, Kalimantan, Jawa, sampai Papua.

"Kami juga menuntut agar pemerintah menetapkan karhutla sebagai Bencana Nasional. Sekaligus pulihkan korban, cabut izin, dan sanksi perusahaan," jelasnya.

3. Massa juga menuntut pembubaran Yon TP

Aksi demo 28 Oktober 2026 di Kantor DPRD Kota Malang. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Lebih lanjut, massa juga menuntut agar pemerintah mengembalikan militer ke barak. Kemudian juga menuntut pembubaran Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP). Termasuk adili pelanggar HAM Berat.

"Kami juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun komite perlawanan rakyat. Agar bisa terus melawan penindasan dan rebut kekuasaan," pungkasnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.