Merasa Difitnah, Kapolresta Malang Laporkan 3 Petinggi BEM di Malang

Kasatreskrim Polresta Malang Kota, Kompol Danang Yudanto membenarkan jika Kapolresta Malang Kota telah membuat laporan pada 3 petinggi BEM. Laporan ini juga diikuti oleh laporan yang dibuat oleh 5 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di antaranya LSM Alinasi Satu Komando, Barikade Gusdurian, MCC (Malang Crisis Center) Aspirasi, Cangkrukan Ngaji Budaya, dan Serikat Buruh Sosialis Indonesia Malang (SBSIM).

"Bapak Kapolresta Malang Kota sudah membuat laporan polisi. Beliau membuat laporan sebagai pimpinan institusi yang waktu itu dikabarkan mengkriminalisasi seseorang. Jadi ada dua laporan polisi untuk para terlapor," terangnya saat dikonfirmasi pada Senin (22/1/2024).

Danang mengatakan jika pasal yang diterapkan pada ketiganya adalah Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Umum. Kasus ini saat ini telah memasuki tahap penyelidikan, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan terlapor. "Ketiga orang yang dilaporkan adalah para koordinator BEM. Orang yang sama yang disebutkan oleh bapak Kapolresta Malang Kota sebelumnya," jelasnya.

Di tempat terpisah, perwakilan 5 LSM, Muhammad Syafril mengatakan jika pihaknya membuat laporan ini karena masyarakat Kota Malang resah dengan ketiga petinggi BEM ini. Pasalnya mereka membuat diksi kriminalisasi yang membuat masyarakat resah.

"Kami membuat laporan ini setelah ada informasi bahwa ada pemukulan dan kriminalisasi oleh kapolresta. Padahal saat aksi tidak ada hal seperti itu, dan saya ada di lokasi demo saat itu. Kemudian besoknya ada berita bahwa terjadi kriminalisasi oleh kepolisian," ucapnya.

Pria yang akrab disapa Caping ini mengatakan jika Kota Malang sudah cukup diresahkan oleh isu begal dan pengabdi setan. Kemudian bertambah gaduh ketika ada isu kriminalisasi pada terduga korban pengeroyokan.

Lebih lanjut, Caping mengatakan jika ketiga koordinator BEM Nusantara Jawa Timur dan BEM Malang Raya harus bertanggung jawab atas isu yang mereka gulirkan di publik. Dan tanggung jawab tersebut dengan bersedia diadili sesuai dengan perundang-undangan.

"Kami melaporkan bahwa isu yang dibawa oleh oknum BEM itu tidak benar. Tidak ada pemukulan dan tidak ada kriminalisasi," tandasnya.

Caping berharap ini menjadi pelajaran bagi pengurus BEM lain di Jawa Timur khususnya Kota Malang. Mereka harus memvalidasi dulu apakah isu yang mereka bawa memang benar atau hanya sekedar berita palsu.