Merantau, 534 Warga Ngawi Belum Perekaman KTP Elektronik

26 Okt 2018, 12:05 WIB

IDN Times/Nofika Dian Nugroho

NGAWI, IDN Times – Sekitar 534 warga Kabupaten Ngawi, Jawa Timur belum melakukan perekaman KTP elektronik. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Ngawi, Sugeng, mengatakan selain bekerja di luar kota, ratusan orang itu mengadu nasib di luar negeri.

Petugas Dispendukcapil kesulitan melakukan ‘jemput bola’ bagi mereka yang merantau ke sejumlah kota seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan negara tetangga. “Pulangnya hanya pada waktu-waktu tertentu saja,’’ kata Sugeng, Jumat (26/10).

1.Pulang hanya untuk berkumpul dengan keluarga

IDN Times/Nofika Dian Nugroho

Mayoritas warga yang bekerja di kota lain dan luar negeri, hanya pulang kampung pada saat Lebaran. Momentum itu dimanfaatkan untuk berkumpul dengan keluarga. Mereka tidak berupaya melakukan perekaman KTP elektronik meski sedang berada di Ngawi.

Sugeng khawatir hak pilih mereka tidak digunakan saat Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Legislatif pada 2019 mendatang. Karena itu, petugas Dispendukcapil memberikan arahan kepada pemerintahan desa untuk berperan aktif melakukan sosialisasi perekaman KTP elektronik.

“Kami juga menghimbau kepada keluarga dan warga di sekitar tempat tinggal mereka (pekerja di luar kota dan luar negeri) untuk menyampaikan masalah ini,’’ ujar Sugeng kepada IDN Times.

2.Perekaman diklaim sudah mencapai 110 persen

IDN Times/Nofika Dian Nugroho

Kendati masih ada ratusan warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, Dispendukcapil Ngawi mencatat pencapaian program ini sebanyak 110 persen. Jumlah penduduk yang wajib KTP seperti berusia lebih dari 17 tahun, sebanyak 719.259 orang sudah melakukan perekaman KTP elektronik.

Sementara, target yang ditetapkan pemerintah pusat sebanyak 702.325 penduduk yang memenuhi syarat untuk memegang KTP elektronik. Jumlah itu merupakan bagian dari total penduduk sebanyak 902 ribu lebih.

“Kami masih terus melakukan perekaman KTP elektronik agar pada saat pemilu seluruh warga penduduk yang punya hak pilih bisa memilih,’’ kata Sugeng.

3.Melakukan perekaman ke desa dan sekolah

IDN Times/Nofika Dian Nugroho

Perekaman KTP elektronik dilakukan dengan mendekatkan pelayanan kepada warga. Desa-desa, sejumlah sekolah, pondok pesantren, rumah sakit didatangi petugas untuk menjaring proses perekaman bagi warga yang sudah wajib memiliki KTP. Upaya ini dilakukan setiap hari kerja secara bergantian.

Langkah ini membuahkan hasil. Sekitar 150 – 175 warga yang belum memiliki KTP elektronik bersedia melakukan perekaman. Mayoritas di antara mereka merupakan warga di tepian hutan dan kelompok disabilitas.

“Mereka merasa belum butuh KTP elektronik dan lebih memilih mencari makan daripada ikut perekaman. Maka, kami melakukan perekaman keliling untuk memudahkan mereka,’’ ujar Sugeng menjelaskan.