Bukan Sekadar Spot Foto, Desa Wisata Jatim Didorong Jadi Mesin Cuan

Surabaya, IDN Times - Desa wisata kini gak cukup cuma punya pemandangan cantik atau spot foto yang Instagramable. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mulai mengubah pola pembinaan agar desa wisata tak sekadar ramai dikunjungi, tetapi juga punya tata kelola yang kuat, aman, legal, dan mampu menggerakkan ekonomi warga.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim kini memfokuskan pendampingan pada desa wisata yang sudah berstatus berkembang, maju, hingga mandiri. Sementara desa yang masih berstatus rintisan lebih banyak dikembalikan pengembangannya kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Kepala Bidang (Kabid) Destinasi Pariwisata Disbudpar Jatim, Radix Mulya Mahardika mengatakan, perubahan pola tersebut dilakukan karena jumlah desa wisata di Jatim sudah cukup banyak. Dengan anggaran pembinaan yang terbatas, pemerintah memilih fokus meningkatkan kualitas desa yang sudah memiliki fondasi pengelolaan.

"Dengan banyaknya desa wisata di Jawa Timur, kami sepakat dengan Kementerian Pariwisata bahwa provinsi fokus pada desa yang maju, mandiri, dan berkembang. Sedangkan yang rintisan pengembangannya fokus dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing," ujarnya, Minggu (4/10/2026).

Data Disbudpar Jatim menunjukkan jumlah desa wisata meningkat dari 693 pada 2024 menjadi 734 desa pada 2025. Menariknya, pertumbuhan tersebut diikuti perubahan komposisi status.

Pada 2024, terdapat 550 desa wisata rintisan, 81 berkembang, 55 maju, dan tujuh mandiri.

Setahun kemudian, jumlah desa rintisan turun menjadi 466. Sebaliknya, desa berkembang melonjak menjadi 189, desa maju menjadi 70, dan desa mandiri bertambah menjadi sembilan. "Pendekatan baru ini menekankan pada peningkatan kelas dan kualitas pengelolaan, ketimbang mengejar angka kuantitas pembentukan desa baru," katanya.

Artinya, desa wisata di Jatim mulai didorong untuk naik level. Pembinaannya pun gak lagi sebatas urusan membentuk kelembagaan atau menyusun paket wisata. Disbudpar Jatim kini memperluas materi pendampingan ke persoalan yang lebih dekat dengan keberlanjutan destinasi, seperti tata kelola sampah, standar keselamatan wisata, hingga legalitas perizinan.

Untuk urusan perizinan serta pemanfaatan lahan dan sumber air, Disbudpar menggandeng instansi terkait, termasuk Perhutani dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Tujuannya agar desa wisata tidak hanya punya daya tarik, tetapi juga memiliki pengelolaan yang lebih tertib.

Soal tempat menginap, Pemprov Jatim juga mendorong penggunaan homestay milik warga lokal. Dengan begitu, wisatawan tidak hanya datang, foto-foto, lalu pulang. Aktivitas mereka diharapkan ikut menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.

Salah satu contoh desa wisata mandiri yang dinilai berhasil adalah Kampoeng Heritage Kajoetangan di Kota Malang. Destinasi berbasis cagar budaya tersebut disebut telah memberikan dampak ekonomi langsung kepada warga.

"Destinasi berbasis cagar budaya di tengah kota itu mencatatkan dampak ekonomi nyata bagi warga lokal. Mulai dari penyaluran dana manfaat bulanan bagi lansia hingga pemberian beasiswa pendidikan bagi anak-anak sekitar," katanya.

Cerita berbeda datang dari Desa Wisata Sumberringin di Bondowoso. Ketika aktivitas wisata di kawasan Gunung Ijen terganggu akibat bencana seperti kebakaran hutan, wisatawan mulai mencari destinasi alternatif di sekitarnya.

Sumberringin menjadi salah satu yang ikut menangkap peluang tersebut. Desa ini mengelola jalur pendakian Gunung Raung dan mengalami peningkatan kunjungan wisatawan. Kondisi itu menunjukkan desa wisata punya peluang menjadi alternatif destinasi sekaligus penggerak ekonomi lokal. Syaratnya, desa harus memiliki produk wisata yang jelas dan mampu mengelola kunjungan secara berkelanjutan.

Ke depan, Disbudpar Jatim juga menyiapkan katalog tematik desa wisata unggulan. Katalog tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan program Dinas Pendidikan Jatim untuk mendorong kegiatan edukasi dan studi lapangan sekolah ke berbagai desa wisata lokal.

"Katalog ini nantinya akan diintegrasikan dengan program Dinas Pendidikan Jawa Timur guna mengarahkan kegiatan edukasi dan studi lapangan sekolah ke desa-desa wisata lokal," pungkasnya.