Investasi Hilirisasi Rp300,1 Triliun, Mampukah Energi Mengimbanginya?

Surabaya, IDN Times - Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menghadapi tantangan besar untuk menyatukan agenda industrialisasi dan ketahanan energi Indonesia.

Di bawah koordinasi Bahlil Lahadalia yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kementerian baru ini dituntut memastikan lonjakan investasi hilirisasi berjalan seiring dengan penyediaan energi yang andal, pengurangan impor BBM, dan penguasaan teknologi di dalam negeri.

Tantangan tersebut tidak ringan. Hilirisasi membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar, sementara pemerintah juga mendorong transisi menuju energi rendah karbon.

Pada saat yang sama, Indonesia perlu memastikan pengolahan mineral tidak berhenti pada produk antara, tetapi berkembang menjadi industri bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok nasional.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto menilai, penggabungan koordinasi hilirisasi dan transisi energi merupakan langkah strategis. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada kemampuan pemerintah menyelaraskan kebutuhan industri dengan arah kebijakan energi.

“Ini sangat strategis karena hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar. Tantangannya adalah memastikan tambahan kapasitas industri tidak justru meningkatkan ketergantungan pada energi fosil,” ujarnya, Minggu (4/10/2026).

Wahyudi juga bilang, hilirisasi dan transisi energi harus dirancang dalam satu ekosistem. Pemerintah perlu memastikan pembangunan industri pengolahan mineral diikuti ketersediaan energi yang efisien, andal, dan rendah karbon.

Tanpa sinkronisasi, ekspansi industri berpotensi meningkatkan kebutuhan energi fosil dan menyulitkan pencapaian agenda transisi energi. Besarnya investasi menjadi modal sekaligus pekerjaan rumah bagi kementerian baru tersebut. Investasi hilirisasi pada Semester I 2026 mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional.

Tantangannya bukan hanya menjaga arus investasi, melainkan memastikan modal yang masuk menghasilkan nilai tambah lebih besar di dalam negeri.

Indonesia telah mencatat perkembangan signifikan dalam industri nikel. Produksi nikel olahan meningkat dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen produksi dunia pada 2023.

Capaian tersebut menunjukkan perubahan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Namun, penguatan industri lanjutan, riset, transfer teknologi, dan keterlibatan perusahaan nasional masih menjadi pekerjaan berikutnya.

“Pekerjaan berikutnya adalah memastikan nilai tambah semakin banyak tinggal di dalam negeri melalui penguatan industri baterai, transfer teknologi, riset, dan keterlibatan perusahaan nasional,” kata Wahyudi.

Pekerjaan itu juga berlaku pada komoditas lain. Smelter Freeport di Gresik memiliki kapasitas pengolahan sekitar 3 juta ton konsentrat per tahun, dengan potensi menghasilkan sekitar 800 ribu ton katoda tembaga dan 50 ton emas per tahun. Sementara itu, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah memiliki kapasitas produksi sekitar 1 juta ton alumina per tahun.

Menurut Wahyudi, pengembangan nikel, tembaga, emas, dan bauksit secara bersamaan dapat memperluas basis industrialisasi nasional. Nikel berpotensi mendukung industri baterai dan kendaraan listrik, tembaga menopang industri elektronik dan kelistrikan, sedangkan bauksit dapat dikembangkan menjadi aluminium dan produk manufaktur lainnya.

“Diversifikasi hilirisasi ini penting karena Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada satu komoditas. Nikel, tembaga, bauksit, dan emas memiliki rantai nilai yang berbeda dan dapat menjadi fondasi industri manufaktur, elektronik, energi, hingga kendaraan listrik,” katanya.

Di sinilah tantangan kelembagaan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi penting. Koordinasi tidak cukup hanya menyatukan agenda di atas kertas. Pemerintah perlu memastikan kebijakan pertambangan, investasi, pengembangan industri, dan penyediaan energi saling mendukung, sehingga peningkatan kapasitas produksi di satu sektor tidak menjadi hambatan bagi sektor lainnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Prof. Ir. ING Wardana menilai, integrasi hilirisasi dan transisi energi berpotensi membentuk ekosistem industri baru, khususnya dalam pengembangan energi hijau. Menurut dia, mineral strategis Indonesia dapat menjadi fondasi bagi produksi teknologi energi sekaligus membuka lapangan kerja.

“Sangat strategis karena hilirisasi mineral strategis seperti nikel, bauksit, dan tembaga bisa membentuk ekosistem produksi energi hijau,” kata Wardana.

Selain menyelaraskan hilirisasi dengan transisi energi, kementerian baru juga menghadapi tantangan memperkuat kemandirian energi. Pemerintah menjalankan program biodiesel B50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Wardana menilai upaya tersebut dapat diperluas melalui pengembangan etanol berbasis bahan baku domestik, seperti tebu, singkong, dan jagung.

“Jika program tanam tebu, singkong dan jagung untuk etanol berhasil dan bisa membuat program E20 atau E30 atau E50 berhasil, bersama dengan B50 kita sudah bisa mandiri energi, tidak perlu impor BBM,” katanya.

Wardana menilai pengurangan impor energi perlu menjadi salah satu indikator utama keberhasilan mandat Bahlil. Indikator lainnya adalah penciptaan lapangan kerja dan kemampuan Indonesia menyerap serta menguasai teknologi. Dengan ukuran tersebut, keberhasilan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya proyek hilirisasi atau besarnya investasi yang diumumkan.

“Yang paling utama adalah pengurangan impor energi karena menyedot banyak devisa. Berikutnya adalah pembukaan lapangan kerja, yang ketiga transfer teknologi, baru yang lain-lainnya,” pungkas Wardhana.