Mahasiswa UB Tuntut Transparansi UKT

Malang, IDN Times - Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) menilai penjelasan rektorat terkait kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hanyalah normatif dan tidak transparan. Mahasiswa menilai jika kenaikan UKT untuk golongan 8 sampai 12 terlalu signifikan. Mereka menilai, kenaikan UKT pada dua golongan itu mencapai 2 kali lipat.
1. EM UB sudah melakukan audiensi dengan Wakil Rektor II UB, tapi hasilnya kurang memuaskan

Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM) UB, Satria Naufal Putra Ansar mengatakan jika ia sudah melakukan audiensi dengan Prof Muhammad Ali Safaat. Namun, pertemuan ini tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi para mahasiswa. Pasalnya solusi dari pihak Rektorat UB terkait kenaikan UKT ini hanya menambah jumlah golongan 3 sampai 4 karena selisih pembayaran antar golongan kurang bisa diterima. Padahal yang mereka keluhkan adalah UKT dari golongan 8 sampai 12 yang kenaikannya mencapai 2 kali lipat.
Oleh karena itu, EM UB akhirnya menuntut transparansi informasi secara elektronik di website SELMA UB dan KUMTALA terkait penambahan golongan UKT melalui peraturan rektor tentang penetapan uang kuliah tunggal sebelum pendaftaran mahasiswa baru. Sehingga mereka tahu untuk apa saja uang mereka dipergunakan oleh pihak kampus.
"Kita juga merekomendasikan penurunan jumlah golongan UKT bagi mahasiswa baru 2024. Dari 12 golongan, kembali menjadi 8 golongan. Apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka kami mendesak Rektorat untuk membuat kebijakan bahwa nominal tertinggi UKT di tahun 2024 (golongan 12) tidak berubah dari nominal tertinggi UKT di tahun 2023 (golongan 8)," terangnya saat dikonfirmasi pada Senin (20/5/2024).
2. EM UB tuntut transparansi dan perbaikan fasilitas perkuliahan

Satria memperingatkan pihak Rektorat UB untuk memberikan transparansi terkait jumlah mahasiswa yang menerima UKT di setiap golongannya. Ini dikarenakan pihak Rektorat UB kurang transparan dalam hal jumlah mahasiswa yang menerima UKT di masing-masing golongannya.
"Kami minta adanya perbaikan sistem penentuan UKT yang lebih detail agar bisa tepat sasaran. Jadi harapannya adanya transparansi bagaimana pendistribusian subsidi silang," ujarnya.
Lebih lanjut, Satria menuntut agar adanya peningkatan fasilitas di setiap fakultas. Pasalnya ini adalah hak mahasiswa sebagai salah satu bagian dari penunjang perkuliahan. Jadi dengan adanya transparansi penggunaan dana UKT ini, akan berdampak dalam pembangunan fasilitas di kampus.
3. Mahasiswa akan berdemo di kampus jika tidak dihiraukan

Jika pihak Rektorat UB tidak menghiraukan tuntutan ini, Satria mengatakan akan mengerahkan massa aksi untuk melakukan demonstrasi. Oleh karena itu, ia minta pihak Rektorat untuk lebih bijak.
"Apabila tuntutan kami tidak dihiraukan, maka kami akan membuat gerakan aksi yang berlipat ganda, secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam jangka waktu dekat," pungkasnya.