Komisi A DPRD Magetan Turut Soroti Video Viral di Telaga Sarangan
- Konflik pedagang-wisatawan di Telaga Sarangan sudah sering terjadi, menimbulkan kekhawatiran akan penanganan yang tidak adil dan sistematis.
- Edukasi terhadap pelaku usaha harus dilakukan secara rutin dan tegas, serta perlunya mekanisme pengawasan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.
- Pengelolaan kawasan Sarangan perlu dievaluasi dan dibenahi secara menyeluruh, termasuk regulasi yang lebih jelas untuk mencegah konflik horizontal antar pelaku usaha.
Magetan, IDN Times – Polemik soal video viral wisatawan dimarahi pedagang di kawasan Telaga Sarangan terus berbuntut panjang. Setelah Dinas Pariwisata angkat bicara, kini giliran Komisi A DPRD Magetan turut bersuara. Sekertaris Komisi A, Didik Haryono, menilai insiden seperti ini bukan kejadian pertama dan menyoroti perlunya penanganan yang lebih serius dari pemerintah daerah.
1. Sudah bukan pertama kali, tapi kok terus terulang?
Menurut Didik, konflik antara pedagang dan wisatawan sudah beberapa kali terjadi di Sarangan. Bahkan, sebelumnya pernah viral soal larangan duduk di tepi dan keluhan harga makanan yang tak wajar.
“Baru beberapa bulan kemarin ada yang duduk di tepi jalan nggak boleh karena tidak beli makanan. Sebelumnya lagi harga bakso semangkuk Rp35 ribu. Ini terus terulang,” ujarnya.
Ia mempertanyakan mekanisme pengelolaan pedagang di Sarangan yang dinilainya belum berjalan secara adil dan sistematis. Padahal, sebagian besar pedagang di sana merupakan pelaku lama yang sudah lama beraktivitas di kawasan wisata tersebut.
2. Edukasi tak boleh sekali lewat, harus rutin dan tegas
Didik juga menekankan pentingnya edukasi terhadap seluruh pelaku usaha di Sarangan baik pedagang kios maupun keliling. Ia menilai edukasi tidak cukup dilakukan hanya sesekali.
“Edukasi harus rutin, entah sebulan sekali atau setiap minggu. Jangan nunggu viral baru bergerak,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar Pemkab memiliki mekanisme pengawasan yang berkelanjutan, agar para pedagang tidak bersikap semena-mena dan tetap menjaga citra wisata yang ramah.
3. Tata kelola harus dibenahi dari hulu ke hilir
Komisi A juga menyoroti pengelolaan kawasan Sarangan secara keseluruhan. Mulai dari tata niaga, pengaturan tiket masuk, hingga akses jalan, menurutnya perlu dievaluasi dan dibenahi.
“Bukan cuma pedagangnya yang perlu ditata, tapi juga sistem masuknya, jalurnya, semuanya harus dipikirkan,” ujar Didik.
Ia menegaskan bahwa Pemkab dan Dinas Pariwisata harus mengambil pelajaran dari insiden ini. Penataan ulang dan regulasi yang tegas sangat dibutuhkan agar konflik horizontal antar pelaku usaha tak lagi mencuat dan merugikan wisatawan.
Dengan terus munculnya insiden serupa, Komisi A mendesak Pemkab Magetan tak sekadar memberikan imbauan, tapi melakukan langkah konkret. Salah satunya dengan membuat regulasi yang lebih jelas dan melibatkan semua pihak dalam musyawarah terbuka.
“Kalau dibiarkan, lama-lama wisatawan kapok datang. Padahal Sarangan ini aset penting Magetan,” pungkas Didik.
