Khofifah Akomodir Buruh, Regulasi Pesangon sampai Subsidi Rumah
- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen mengawal aspirasi buruh pada peringatan May Day, mencakup regulasi pesangon dan percepatan pembahasan UU Ketenagakerjaan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
- Pemprov Jatim berencana membuka Koridor 8 Trans Jatim menuju kawasan industri PIER Pasuruan serta memperbaiki implementasi kuota afirmasi 5 persen bagi anak buruh di SMA/SMK Negeri.
- Khofifah menyiapkan kebijakan diskon pajak kendaraan hingga 20 persen untuk buruh dan berkoordinasi dengan Menteri Perumahan guna merealisasikan program subsidi rumah melalui BSPS di lokasi strategis.
Surabaya, IDN Times - Gubernur Jawa Timur, berkomitmen untuk mengawal aspirasi buruh dalam aksi Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di depan Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan Surabaya, Jumat (1/5/2026). Aspirasi tersebut mulai dari regulasi pesangon hingga subsidi rumah untuk buruh di Jawa Timur.
Khofifah mengatakan, tuntutan buruh terbagi dalam dua ranah kebijakan, untuk pemerintah pusat dan daerah. Untuk pemerintah pusat, Pemprov akan mendorong percepatan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai putusan MK yang memberi batas waktu dua tahun.
"Kalau ke pusat terkait undang-undang ketenagakerjaan, kalau ke Pemprov ini perda terkait dengan pesangon," ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa aksi juga meminta agar Gubernur Jawa Timur membuka akses transportasi koridor memprioritaskan pembukaan Koridor 8 yang melewati kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER).
"Tahun depan mudah-mudahan sudah bisa kita buka koridor Pasuruan. Karena memang kita harus koordinasi titik-titik pemberhentian dari Trans Jatim, dan kemudian koordinasi dengan para sopir-sopir angkot setempat, dan tentu adalah support dari kepala daerah," tegas Khofifah.
Massa aksi juga menyampaikan aspirasi kuota SMA/SMK Negeri bagi anak-anak buruh. Selama ini, Pemprov Jatim telah menyediakan kuota 5 persen untuk anak-anak buruh bisa bersekolah di SMA/SMK Negeri melalui jalur afirmasi.
Khofifah mengakui implementasi pemenuhan kuota tersebut belum merata. Berdasarkan data tahun 2025, serapan baru mencapai 1,33 persen dan hanya sembilan sekolah yang berhasil memenuhi target kuota 5 persen.
"Jadi saya rasa ini adalah komitmen Pemprov Jawa Timur yang ingin mengantarkan putra-putri dari buruh di Jawa Timur untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan sebaik mungkin, sebaik mungkin. Kira-kira itu," terang dia.
Kemudian, Pemprov Jatim juga memberikan kebijakan diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 20 persen bagi para buruh. Buruh yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 mendapatkan pembebasan pajak pokok dan tunggakan.
Berikutnya, Khofifa juga akan mengakomodir kebutuhan perumahan bagi buruh. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Rencananya, Menteri akan berkunjung ke Jawa Timur pada 3 Mei mendatang untuk membahas alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Hambatannya saat ini adalah ketersediaan lahan murah yang dekat dengan lokasi kerja, karena area Gresik dan Sidoarjo sudah mulai terbatas. Khofifah akan memfasilitasi perwakilan buruh untuk berdiskusi langsung dengan Menteri guna mencari solusi lokasi hunian yang strategis.
"Area memang sudah agak susah dengan area dengan harga yang ada, itu memang sudah di luar Gresik, di luar Sidoarjo. Persoalannya adalah bahwa area yang sebetulnya mereka harapkan area yang dekat dengan tempat kerja mereka," pungkas dia.
