Keputusan Gubernur Terbit, Jatim Bentuk Timsus Kendalikan LPG
- Pemprov Jawa Timur membentuk Tim Koordinasi Khusus melalui Keputusan Gubernur untuk mengendalikan distribusi LPG subsidi agar tepat sasaran dan mencegah penimbunan di lapangan.
- Tim lintas sektor ini melibatkan pemerintah daerah, Pertamina, Hiswana Migas, serta aparat TNI/Polri guna memperkuat pengawasan dan evaluasi penggunaan LPG 3 kg bagi masyarakat kecil.
- Langkah ini menjadi respons atas dinamika distribusi energi di beberapa daerah dan bertujuan menjaga stabilitas pasokan LPG serta BBM agar tetap lancar dan terkendali di seluruh Jatim.
Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memperkuat pengendalian distribusi energi dengan membentuk tim koordinasi khusus melalui Keputusan Gubernur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran LPG subsidi berjalan tepat sasaran serta mencegah praktik penimbunan dan spekulasi di lapangan.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan pembentukan tim tersebut menjadi bagian dari strategi penguatan tata kelola energi di daerah, khususnya LPG 3 kilogram (kg) yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil.
“Tim ini menjadi garda terdepan dalam memastikan distribusi LPG berjalan efektif, merata, dan akuntabel,” ujar Khofifah di Surabaya, Selasa (7/4/2026).
Tim Koordinasi Pelaksanaan Pendistribusian LPG 3 kg tersebut dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/150/013/2025 dan melibatkan lintas sektor, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, Pertamina, Hiswana Migas, hingga aparat TNI/Polri.
Khofifah menegaskan, keberadaan tim ini penting untuk mengawal distribusi energi agar tetap lancar di tengah tingginya kebutuhan masyarakat, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan di lapangan.
Adapun tugas tim meliputi koordinasi pendistribusian dengan pemerintah daerah, pembinaan dan pengawasan bersama tim kabupaten/kota, hingga evaluasi penggunaan LPG subsidi agar tidak disalahgunakan oleh sektor yang tidak berhak.
“LPG subsidi ini harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, pengawasan akan terus kami perketat,” tegasnya.
Selain itu, tim juga berperan dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan distribusi, termasuk jika terjadi kelangkaan atau lonjakan permintaan di wilayah tertentu.
Langkah ini sekaligus menjadi respons atas dinamika distribusi energi yang sempat terjadi di sejumlah daerah, seperti Banyuwangi dan Bojonegoro, yang dipicu lonjakan konsumsi dalam waktu singkat. Pemprov memastikan kondisi tersebut kini telah tertangani dan distribusi kembali normal.
Khofifah menambahkan, penguatan sistem melalui tim koordinasi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan energi di Jatim. “Kami ingin memastikan distribusi energi, baik LPG maupun BBM, tetap terkendali. Tidak boleh ada penimbunan atau praktik spekulasi yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.
