Sidoarjo, IDN Times - Kasus suap anggota DPRD Kota Malang perlahan tapi pasti mulai terkuak. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, terdakwa mendapat jatah memberikan kesaksian. Mereka pun mulai bersaksi di depan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dan Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana, Rabu (12/9).
Selain itu, JPU KPK Arief Suhermanto juga membacakan beberapa temuan. Salah satunya ada;aj bagi-bagi jatah uang pelicin. Ternyata, tiap fraksi dijatah Rp425 juta.
Arief mengatakan pembagian uang kepada Ketua Fraksi DPRD Kota Malang guna mempermulus pengesahan APBD Perubahan tahun 2015. Uang tersebut dibagikan melalui tiga tahapan. "Rp225 juta tahap pertama, Rp100 juta, lalu Rp125 juta. Masing-masing anggota mendapatkan Rp100 juta. Khusus Ketua Fraksi Rp125 juta," terangnya.
Ketika ditanya sumber pemberian uang tersebut, JPU KPK menjawab sesuai kesaksian saksi. Untuk saksi dari terdakwa yakni Heri Pudji Utami, mengaku tidak tahu sumbernya. "Itu tidak lagis. Tapi kalau dari Pak Subur (Ketua Fraksi PAN 2014) saksi sebelumnya mengaku dari pihak Pemkot (Malang)," bebernya.
Meski telah dijatah sesuai porsi, ternyata ada sekretaris fraksi yang mendapatkan lebih dari Rp100 juta. Padahal Ketua Fraksi saja yang mendapatkan lebih dari itu, yakni Rp125 juta. "Itu ada di Fraksi PPP NasDem. Ketua Fraksinya (Heri) memberi Sekretarisnya (Fadli) lebih karena aktif. Sekretarisnya aktif Rp 15 juta, Bu Peni (Heri, Ketua Fraksi) Rp110 juta. Anggota yang lain Rp100 juta," pungkasnya