Ini 4 Tuntutan Mahasiswa UB Menolak Kampus Urus MBG

Mahasiswa UB menyampaikan tuntutan pertama mereka yaitu menuntut Rektorat UB untuk segera membuka dan mempublikasikan secara penuh seluruh proses, dokumen, dan hasil kajian akademik terkait rencana pengelolaan SPPG, termasuk siapa saja yang terlibat, apa yang dikaji, kepada siapa hasilnya akan diserahkan, dan atas dasar mandat kelembagaan apa kajian ini dijalankan. Kajian yang dibayar oleh institusi publik adalah milik publik. Tidak ada satu pasal pun dalam Tri Dharma yang membolehkan pengetahuan diproduksi secara tertutup untuk kepentingan yang belum dipertanggungjawabkan.

"Kami menuntut Rektorat UB untuk menyelenggarakan forum deliberasi terbuka yang melibatkan seluruh elemen civitas akademika, yaitu mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, sebelum keputusan apapun diambil terkait pendirian dan pengelolaan SPPG. Keputusan institusional yang menyentuh misi universitas tidak boleh lahir dari meja diskusi tertutup antara pimpinan kampus dan Badan Gizi Nasional. Ia harus lahir dari pergumulan bersama, dari perdebatan yang riuh, dari suara yang paling pinggir sekalipun," terang salah satu aksi massa, Muhammad Arifin Iqbal, saat aksi di Gedung Rektorat UB pada Selasa (9/6/2026).

Yang ketiga adalah mereka menuntut Rektorat UB untuk menyatakan secara terbuka posisi institusional UB terhadap wacana SPPG berbasis evaluasi empiris atas krisis yang telah terdokumentasi pada SPPG non-kampus, termasuk keracunan massal, korupsi sistematik, dan prekarisasi tenaga kerja. Posisi yang dibangun hanya dari narasi living laboratory dan circular economy tanpa mempertimbangkan beban krisis ini bukan posisi akademik. Ia adalah posisi politis yang mengenakan kostum ilmiah.

Dan yang terakhir, mereka menuntut Rektorat UB untuk menjamin bahwa tidak ada keputusan final terkait pendirian SPPG yang diambil sebelum ketiga tuntutan di atas dipenuhi. Kecepatan bukanlah kebajikan ketika yang dipertaruhkan adalah watak institusional universitas ini untuk satu generasi ke depan.

Iqbal menyampaikan kalau tuntutan ini secara khusus disampaikan pada Wakil Rektor IV Bidang Perencanan, Kerjasama dan Internasionalisasi, Prof Andi Kurniawan. Karena ia menyatakan bahwa kampus sedang berdiskusi dengan BGN untuk merancang model percontohan pengelolaan SPPG, yang dinilai ideal dalam penguatan tata kelola berbasis konsep circular economy. Yang menurutnya melibatkan dosen dan para pakar UB untuk merumuskan sistem terbaik dalam mendukung proyek strategis nasional.

"Kami tidak diajak bicara. Kami, yang setiap hari menghirup udara kampus ini, yang membayar UKT untuk berpikir di sini, yang menjadi alasan utama perguruan tinggi ini ada, tidak pernah satu kali pun diajak ke meja yang sama. Inilah pengkhianatan pertama, kajian dijalankan atas nama universitas, tapi tanpa universitas yang sesungguhnya," tegasnya.

Iqbal juga berpendapat kalau UB kini menjadi kampus yang anti-kritik, pasalnya kritik-kritik yang disampaikan para mahasiswa sudah tidak lagi diindahkan. Ia merasa siara mahasiswa telah dipindahkan dari ranah politik ke ranah teknis, dari keberatan moral ke prosedur metodologis, dari perlawanan ke formulir.

"Kritik kami dianggap kurang ilmiah, san selama 'ilmiah' didefinisikan oleh mereka yang duduk bersama BGN, kami tidak akan pernah cukup ilmiah untuk didengar. Inilah pengkhianatan kedua, kebebasan akademik dijadikan syarat untuk bersuara, bukan hak yang melindungi suara itu," ujarnya.

Lebih lanjut, ia merasa kecewa karena pakar-pakar dari kampus lain telah dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi tidak sepantasnya membuka SPPG karena tidak memiliki keterkaitan langsung dengan visi, misi, maupun Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tapi kini justru UB yang berencana ikut memeriahkan program MBG.

"Pertanyaan yang lebih penting dari sekadar mau atau tidak mau ikut serta: untuk siapa kampus ini bekerja Jika jawabannya adalah rakyat, maka rakyat perlu tahu bahwa 33.626 lebih pelajar telah menjadi korban keracunan dari program yang sama yang kini hendak dilegitimasi oleh Universitas Brawijaya. Jika jawabannya adalah civitas akademika, maka civitas akademika perlu tahu apa yang sedang dikaji, oleh siapa, dengan metodologi apa, dan untuk kepentingan siapa hasilnya akan digunakan. Jika jawabannya adalah ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan menuntut transparansi sebagai syarat pertamanya," pungkasnya.