Gubernur Khofifah Sudah Melarang Warga Jatim Ikut Aksi 22 Mei

Apabila ada pihak yang mempermasalahkan keputusan KPU yang sudah diumumkan, ia berharap agar diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Sebab, langkah itu sesuai koridor yang berlaku di Indonesia. Langkah itu seperti yang pernah dilakukan Khofifah ketika menilai adanya ketidakberesan dari keputusan KPU pada Pilkada Jawa Timur tahun 2008 dan 2013.

“Hindarkan kemungkinan terjadinya sesuatu yang akhirnya menjadi anarkis, rusuh, dan mendistorsi kebahagian Ramadan. Saya saja ikut dua kali pilgub (Jatim) juga gak dapet,” kata perempuan yang tiga kali maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur ini.

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah menyampaikan terima kasih kepada masyarakat lantaran kondisi di provinsi yang dipimpin tetap adem ayem selama tahapan pemilu berlangsung. “Masyarakatnya tetap bisa menjaga perbedaan yang muncul. Tetap bisa membangun hubungan yang harmoni dan menjaga suasana tetap baik,” kata dia.

Kondusifitas ini, menurut dia, tidak lebih dari peran masyrakat dalam menyalurkan hak politiknya. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Bawaslu, TNI/Polri, dan petugas pemungutan suara juga tidak bisa dilepaskan dari setiap tahapan pemilu.  

Selain itu, Khofifah juga mengucapkan selamat kepada presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019 -2024, Joko Widodo (Jokowi) – KH Ma’ruf Amin. Ia berharap agar pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi bisa lebih maju dan sejahtera.

Kendati demikian, kemenangan pasangan bernomor urut 01 baru bisa dinyatakan sah setelah mereka dilantik pada Oktober mendatang. Sebelum itu, permasalahan sengketa masih berpotensi terjadi lantaran pasangan rivalnya, yakni Prabowo Subianto – Sandiaga Uno mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.