Gubernur Khofifah Ingin Pemprov Dilibatkan untuk Distribusi APBN

15 Feb 2019, 17:01 WIB

IDN Times/Fitria Madia

Surabaya, IDN Times - Menghapuskan kesenjengan antara wilayah utara dengan selatan di Jawa Timur menjadi prioritas kebijakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Wakil Gubernur, Emil Elestianto Dardak.

Untuk itu, Khofifah telah berpesan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko "Jokowi" Widodo, agar melibatkan pemerintah provinsi (Pemprov) dalam distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kemarin habis dilantik, saya bilang ke presiden kalau menteri ke Jawa Timur, saya minta diajak koordinasi petanya, bukan sekedar pemberitahuan," kata Khofifah di Gedung Grahardi, Surabaya, Jumat (15/2).

1. Mengintegrasikan data dari pusat hingga daerah

IDN Times/Vanny El Rahman

Langkah pertama yang dilakukan oleh Khofifah adalah mengintegrasikan data pusat hingga daerah, termasuk dengan laporan masyarakat.

"Integrasi data itu jadi bagan penting supaya akuntabilitas dan transparansi layanan bisa kami lakukan dengan tingkat presisi yang relatif signifikan. Hal-hal seperti itu akan jadi pondasi kami sebelum masuk kepada OPD-OPD sektoral," beber dia.

2. Menggalakkan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan

IDN Times/Fitria Madia

Di samping itu, setelah berdiskusi dengan Emil, Khofifah ingin pembangunan berbasis wilayah, bukan sektor-sektor tertentu. Pendekatan ini menjadi cara Khofifah untuk menghapus kesenjangan antara Jawa Timur bagian utara dengan selatan.

"Saya dengan Pak Wagub diskusi, saya bilang 'Pak Emil, kita itu kalau pendekatnnya sektoral itu parsial, kemana-mana. Tapi (harus) pendekatannya kewilayahan prioritas'. Kenapa? Karena kita sama-sama lihat ada ketimpangan,".

Mantan Menteri Sosial RI itu yakin, bersama Emil kesenjangan akan mudah teratasi. "Selatan itu wilayah yang Pak Emil sangat tahu detail," tandas dia.

3. Khofifah ingin Pemprov dilibatkan dalam distribusi APBN

IDN Times/Vanny El Rahman

Teknisnya, Khofifah berharap Pemprov diikutsertakan ketika kementerian menentukan distribusi APBN. Sebab, pemerintah daerah sangat memahami situasi di lapangan. Dia khawatir anggaran yang digelontorkan tidak optimal jika tidak melibatkan pemerintah daerah.

"Misalnya APBN 2019, apa saja sih yang akan diturunkan di Jatim. Nah pemetaannya saya mohon Pemprov dilibatkan. Misal mau bangun pasar tradisional, itu di titik mana saja yang memang dibutuhkan supaya daya dongkraknya besar. Pemetaan seperti itu akan signifikan bila didiskusikan. Kami juga akan ajak pemerintah kabupaten dan kota," jelasnya.