Gaji Tenaga Outsourcing Pemkot Surabaya Bakal Dipotong Rp700 Ribu

Imam pun berharap agar pemerintah bisa memperjuangkan gaji tenaga outsourcing di Surabaya. Sebab, Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) buruh saja, terus naik setiap tahunnya. 

"Kalau tidak naik ya tetap saja, itu tolong diperjuangkan kalau itu alasannya kendala peraturan dari pusat itu tolong diperjuangkan supaya mereka tetap aja gajinya gak usah ngomong naik," ungkapnya. 

Jika sudah diperjuangkan tapi masih tidak bisa, Imam meminta agar pemerintah bisa mensosialisasikan kepada para tenaga outsourcing. Hal itu agar mereka bisa bersiap-siap, karena dikhawatirkan kinerja mereka akan turun. 

"Disosialisasikan biar tidak kaget karena kalau kaget itu kemungkinan pertama mereka secara kinerja bisa turun," kata Imam. 

Sosialisasi juga perlu agar mereka yang terlanjur memiliki cicilan bisa membuat perencanaan keuangan. Karena, bisa saja mereka mencari pekerjaan sambilan di luar. 

"Supaya mereka juga mulai mengatur nanti kalau kurang itu mereka harus apa, mereka juga nanti akan mencari sambilan-sambilan di luar dan itu bisa menurunkan kinerja dan dampaknya juga ke pelayanan," jelas dia. 

Selain itu, Imam juga Khawatir dengan pemotongan gaji ini akan berdampak terhadap penambahan angka Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sebab, gaji mereka berada di bawah UMK Surabaya. 

"Kemarin dari mereka tidak bisa masuk dalam daftar MBR karena gajinya sudah UMK, terus kalau sekarang gajinya sudah dikurangi sudah tidak UMK lagi nah ini apakah mereka juga masuk kategori MBR lagi ini kan penting karena MBR di Surabaya ini kan dapatnya macam-macam, tinggal di Rusun," pungkasnya.