Forum Sesepuh NU Minta Rapat Pleno Penetapan PJ Ketum PBNU Dibatalkan
- Forum Sesepuh NU meminta rapat pleno PBNU penetapan PJ Ketum dibatalkan.
- Forum merekomendasikan agar Rapat Pleno untuk menetapkan PJ tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi.
- Forum berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART.
Jombang, IDN Times - Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) kumpul di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/12/2025). Salah satu poin dalam forum tersebut adalah meminta rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan agenda penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum (Ketum) agar dibatalkan.
Rapat pleno PBNU rencananya akan digelar pada 9-10 Desember 2025. Rapat tersebut juga akan dihadiri oleh sejumlah petinggi PBNU.
Juru bicara forum, HM. Abdul Mu’id mengatakan, dalam forum menghasilkan empat hal terkait organisasi di PBNU. Salah satunya forum merekomendasikan rapat pleno tidak diselenggarakan.
"Forum merekomendasikan agar Rapat Pleno untuk menetapkan PJ tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi," ujarnya melalui keterangan tertulis.
Kemudian tiga poin lainnya yakni, forum berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART.
Poin berikutnya, meski pemakzulan Gus Yahya disebut tak sesuai aturan organisasi, forum sesepuh melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan dalam pengambilan keputusan oleh ketua umum. Untuk itu, forum meminta ketum melakukan klarifikasi sesuai mekanisme organisasi.
"Forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh ketua umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh," ujarnya.
Poin selanjutnya, forum sesepuh mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan.
"Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa," pungkas dia.
Dalam forum tersebut, sesepuh juga memanggil Ketua Umum (Ketum) PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Gus Yahya pun hadir didampingi Katib A'am PBNU KH Said Asrori, KH Muhammad Aunullah A'la Habib, anggota Syuriyah KH Ali Akbar Marbun, Sekjen PBNU Amin Said Husni, serta Bendahara Umum Sumantri Suwarno.
Forum juga dihadiri sejumlah sesepuh NU, mulai dari Wakil Presiden Presiden RI 2019-2024, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin yang hadir secara online, Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid yang juga hadir secara online, Mantan Ketua PBNU, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, sesepuh Pondok Lirboyo, Anwar Manshur, Pengasuh Ponpes Tebuireng KH Abdul Hakim Machfudz atau Gus Kikin selaku tuan rumah dan Pengasuh Ponpes Al-Falah Ploso Kediri KH Nurul Huda Djazuli.
