DPP PDIP Serahkan Wacana Pemakzulan Gibran ke DPR RI

Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro mengatakan pihaknya menyerahka sepenuhnya pembahasan wacana pemakzulan tersebut ke DPR RI. Saat ini surat tersebut telah diproses secara prosedural. Tentunya DPR RI juga harus melakukan kajian terlebih dahulu terkait wacana pemakzulan ini.

"Tentunya harus ada kajian harus ada berbagai pendalaman-pendalaman yang dilakukan," ujarnya, Jumat (6/6/2025).

Aryo menegaskan pada dasarnya PDI Perjuangan adalah partai yang taat asas konstitusional. Sehingga di dalam melaksanakan seluruh prosedur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dalam koridor konstitusi. Mereka sudah mengingatkan ke berbagai pihak untuk selalu taat dengan konstitusional. "Itulah kenapa kami dari lama mengingatkan tentang asas-asas ketaatan akan paham konstitusional. Jadi kita ikuti saja prosesnya dan kajiannya tentu DPR lebih punya alat untuk melakukan itu," jelasnya.

Wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel membuat deklarasi pernyataan sikap berisi delapan poin beberapa waktu lalu. Forum ini kemudian mengirimkan surat ke DPD, DPR dan MPR untuk memakzulkan Gibran. Surat ini ditandatangani oleh empat purnawirawan TNI. Mereka adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.