Malang, IDN Times - Lebih dari 200 massa aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Malang terus melakukan aksi meskipun diguyur hujan sejak siang hingga sore hari. Mereka lantang menyampaikan berbagai keluhan mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sampai isu naiknya harga kebutuhan hidup. Mereka menuntut agar pemerintahan Prabowo Sdan Gibran Rakabuming Raka yang berjalan 2 tahun ini untuk bertanggung jawab.
Demonstran di Malang Sampaikan 6 Tuntutan pada Rezim Prabowo-Gibran

Take a Deeper Read
1. Aksi ini merupakan bentuk amarah rakyat pada 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran
Koordinator Aksi, Naran mengatakan kalau sudah 3 bulan lebih karhutla terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, dan belum padam sampai saat ini. Api melahap hutan dan lahan di Sumatra, Kalimantan, hingga Papua yang semakin hari kian membesar, mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah yang berdampak pada satwa di dalam dan sekitarnya, juga terhadap area pemukiman rakyat yang menyebabkan gangguan kesehatan.
Di tengah keadaan demikian, ia mengungkapkan kalau rakyat Indonesia juga sedang mengalami tekanan hidup yang keras. Beban hidup rakyat sehari-hari semakin berat akibat naiknya harga bahan pokok, sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak, rendahnya upah, dirampasnya lahan-lahan di pedesaan, mahalnya biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, serta naiknya harga BBM.
"Dengan demikian, pada momentum 2 tahun kekuasaan Prabowo-Gibran, perlu mobilisasi aksi massa yang besar dan luas. Aksi ini merupakan wujud kemarahan rakyat yang penderitaannya telah lama mengakar. Mobilisasi yang terus membesar membuktikan bahwa rakyat tidak diam. Begitu sakitnya ketika hidupnya diisap, ditindas," terangnya pada Rabu (28/10/2026).
2. Massa menyampaikan 6 tuntutan pada Prabowo-Gibran
Massa yang menyebut dirinya sebagai Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu ini juga menyampaikan 6 tuntutan pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertama untuk tetapkan karhutla sebagai bencana nasional, pulihkan korban, cabut izin dan sanksi perusahaan skala besar. Kedua, turunkan harga bahan pokok, pajak, biaya pendidikan dan kesehatan, penuhi pasokan BBM untuk rakyat.
"Ketiga, kami menutup pemerintahan memberikan lapangan kerja yang layak dan berkualitas, naikkan upah, hapus sistem kontrak dan alih daya. Ketiga berikan tanah, modal, dan teknologi untuk kaum tani, nelayan, dan kaum miskin kota," tegasnya.
Kemudian, mereka juga menuntut pemerintah menghentikan penjarahan anggaran, evaluasi MBG, bubarkan Koperasi Desa Merah Putih. Terakhir, Kembalikan militer ke barak, adili pelanggar HAM berat, bubarkan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP).
3. Massa juga menyerukan bangun komite perlawanan rakyat
Lebih lanjut, Naran juga menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk bangun komite perlawanan rakyat, lawan penindasan, rebut kesejahteraan. Karena menurutnya, kekuasaan Prabowo-Gibran tidak akan mengabulkan setiap tuntutan secara cuma-cuma. Sehingga tuntutan rakyat hanya mungkin dimenangkan ketika dengan tekanan yang kuat oleh rakyat itu sendiri.
"Kita butuh aksi massa yang luas, keterlibatan langsung rakyat di berbagai sektor, memastikan setiap mobilisasi aksi massa dapat memperkuat kemampuan rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Rebut kedaulatan rakyat! Rakyat tak bisa dikalahkan!" Pungkasnya.
Curated For You
- Perempuan Penggerak Koperasi Tangguh di Tepi Rel20 Oct 2026, 09:20 WIB
- Meski Diguyur Hujan, Ratusan Orang Tetap Berdemo di Kantor DPRD Malang28 Oct 2026, 15:42 WIB
- Dipa Andika Bongkar Soal Perizinan dan Produksi Operasi Pesta Copet di Pestapora04 Sep 2026, 08:59 WIB