Surabaya, IDN Times - Aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (8/11/2026), berlangsung dengan cara yang tak biasa. Di tengah penjagaan polisi, sejumlah demonstran justru menghampiri barisan Polisi Wanita (Polwan) untuk membagikan pembalut.
Polwan yang berjaga menyambut kedatangan mereka. Sebagai balasan, polisi membentangkan spanduk bertuliskan "Selamat Datang Pejuang Aspirasi". Mereka juga sempat menawarkan bunga kepada demonstran. Namun, pemberian bunga itu ditolak.
Momen tersebut menjadi salah satu potret aksi Aliansi Surabaya Bergerak bersama Srikandi Surabaya di Taman Apsari. Ratusan massa berkumpul untuk menyampaikan aspirasi dengan beragam cara, mulai dari membentangkan poster dan spanduk, membacakan puisi, bernyanyi, hingga menggelar pertunjukan seni.
Aksi berlangsung damai. Massa berfokus menyuarakan tuntutan di kawasan taman, sementara aparat kepolisian berjaga di depan Gedung Negara Grahadi.
Di balik suasana aksi yang diwarnai pertunjukan seni dan interaksi dengan polisi, ada persoalan serius yang ingin disorot para demonstran. Salah satunya adalah dampak kesehatan akibat bencana alam dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Juru Bicara Aksi, Putri Bunga mengatakan, dirinya turun sebagai mahasiswa profesi dokter atau dokter muda. Ia menilai dampak kesehatan karhutla terhadap masyarakat, terutama anak-anak, perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah.
Putri menyoroti belum jelasnya data mengenai jumlah warga yang mengalami gangguan pernapasan, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hingga korban meninggal yang berkaitan dengan bencana dan karhutla. Menurutnya, data tersebut harus diperbarui dan ditelusuri secara terbuka.
"Harusnya pemerintah kalau melihat ada angka dari luar, mereka kaji. Benar enggak kira-kira yang meninggal itu? Kalau benar, ada berapa, di mana, penyebabnya apa," ujarnya.
Ia menilai pendataan tidak boleh berhenti pada angka korban saat bencana berlangsung. Pemerintah juga perlu memantau kondisi kesehatan warga setelah terpapar asap karhutla, termasuk dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak.
Menurut Putri, anak-anak yang terdampak membutuhkan langkah pencegahan dan penanganan yang jelas. Ia mempertanyakan program lanjutan pemerintah untuk memastikan kesehatan mereka tetap terjaga.
"Harusnya pemerintah juga mengeluarkan, oke, yang anak-anak terkena dampak karhutla, untuk pertumbuhannya supaya tumbuh kembangnya bagus itu dikasih pencegahannya bagaimana, menanggulanginya bagaimana?" katanya.
Putri juga mengkritik kondisi tersebut karena dinilai bertolak belakang dengan cita-cita pemerintah membangun generasi emas dan menekan angka stunting. Menurutnya, anak-anak yang terpapar polusi asap justru berisiko menghadapi persoalan kesehatan yang dapat memengaruhi masa depan mereka.
Selain dampak karhutla, Putri menyinggung kebijakan layanan kesehatan yang menurutnya perlu dikaji lebih matang. Ia mempertanyakan rencana penguatan layanan klinik yang disebutnya berpotensi mengurangi peran dokter dan lebih banyak mengandalkan bidan serta perawat.
Ia juga mempertanyakan mengapa pemerintah tidak lebih dahulu memperkuat fasilitas kesehatan yang sudah tersedia, seperti puskesmas, sebelum membuat berbagai program baru.
"Kenapa enggak dibagusin aja? Kenapa mereka selalu membuat gebrakan baru yang sebenarnya seolah-olah Indonesia baru merdeka? Yang sudah bagus dibikin lebih bagus lagi, yang kurang dibikin lebih bagus lagi, yang belum ada ya dibuat," ungkapnya.
Putri menambahkan, persoalan kesehatan masyarakat seharusnya ditangani melalui kebijakan yang berkelanjutan, mulai dari pendataan korban, pemantauan kondisi pasien, hingga memastikan layanan kesehatan dapat diakses masyarakat yang terdampak.