Demo Buruh Kenaikan UMK, Jalan Tengah Kota Surabaya Ngunci

Surabaya, IDN Times - Aksi demonstrasi buruh menuntut penetapan kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) tengah berlangsung di Kota Surabaya, Rabu (24/12/2025). Sejumlah jalanan di Kota Surabaya mulai dari Jalan Darmo, Basuki Rahmad (Basrah) hingga Jalan Tunjungan macet total.

Kemacetan itu dipicu karena buruh melakukan long march di jalan Darmo. Bahkan, mereka juga melakukan orasi di sejumlah titik, seperti di perempatan Jalan Polisi Istimewa.

Sejumlah pengendara mencari alternatif jalan lain. Seperti melewati Pasar Keputran, Pandegiling, Kayoon dan jalan lainnya. Akibatnya, jalanan tersebut pun ikut macet.

Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Galih mengatakan buruh mulai melakukan long march sejak pukul 14.00 WIB dari Royal Plaza Surabaya. Mereka kemudian berjalan menuju Gedung Grahadi melewati Jalan Darmo, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Basuki Rahmat dan berakhir di Jalan Gubernur Suryo.

"Sekarang yang masih padat di Jalan Urip Sumoharjo," ungkapnya kepada IDN Times.

Pihaknya juga telah melakukan rekayasa lalu lintas. Sejumlah jalan bahkan dilakukan penutupan sementara.

"Arus dari Bambu Runcing kami alihkan ke Sonokembang, arus dari arah Darmo kami alihkan ke barat menuju ke jalan Dr Soetomo, " ungkap dia.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari jalan Urip Sumoharjo, Jalan Darmo dan Basrah. Masyarakat bisa melewati jalan tersebut saat demo selesai.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk mengindari jalan Urip Sumoharjo sampai nanti demonya bubar," pungkas dia.

Pantauan IDN Times, sejumlah rekayasa lalu lintas telah dilakukan oleh petugas Satlantas Polrestabes Surabaya. Namun, karena banyaknya volume kendaraan para pendemo dan masyarakat, kemacetan tetap terjadi. Di Jalan Tunjungan misalnya, kemacetan terjadi sejak pukul 16.00, hingga pukul 18.34 kemacetan semakin mengunci.

Beberapa massa buruh yang sebelumnya berorasi di depan Kantor Gubernur Jalan Pahlawan memutuskan untuk bergeser ke Jalan Basuki Rahmat karena tidak ditemui gubernur. Mereka berharap dengan berkumpul di Jalan Basuki Rahmat, bisa ditemui oleh gubernur di Gedung Negara Grahadi.

Diberitakan sebelumnya, buruh di Jawa Timur merasa kecewa dengan penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Berdasarkan keputusan Gubernur, UMP Jatim 2026 naik Rp 140.895 menjadi Rp2.446.880.

Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Nuruddin Hidayat merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Menurutnya, besarnya kenaikan itu tak sejalan dengan Putusan MK No.168/PUU-XXI/2023. "Buruh kecewa dengan UMP Jatim 2026 yang hanya sebesar Rp. 2.446.880,68. Nilai ini masih jauh dari KHL Jatim 2025 yang nilainya sebesar Rp. 3.575.938," ujar Nuruddin, Rabu (24/12/2025).

Nuruddin menyebut, berdasarkan putusan MK nomor 168/PUU-XXI/2023 telah dijelaskan bahwa penetapan kenaikan UMP harusnya sesuai dengan kebutuhan hidup layak, termasuk kebutuhan hidup para buruh.