Damkar Kabupaten Malang Berjuang di Tengah Keterbatasan

Jurnalis IDN Times ketika mendatangi markas Damkar Kabupaten Malang di Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang melihat wajah-wajah lelah pasukan Damkar Kabupaten Malang. Saat itu pukul 12.00 WIB, mereka baru saja memadamkan api di 2 lokasi berbeda di Kecamatan Pagak dan Kecamatan Turen.

Namun, mereka mengatakan ada keresahan lain yang ingin disampaikan, yaitu status mereka yang masih menjadi pegawai honorer. Salah satu petugas yang tidak ingin disebut namanya mengatakan seluruh pasukan Damkar Kabupaten Malang masih berstatus honorer. Hanya Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, dan Kepala Seksi (Kasi) Penanggulangan Kebakaran Damkar Kabupaten Malang yang statusnya sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Total di Damkar Kabupaten Malang ada sekitar 45 orang. Rinciannya kami ada 4 regu damkar. Sebanyak 3 regu berisikan 11 anggota dan 1 regu berisikan 10 anggota. Lalu 1 Kasi penanggungan, 1 Kabid," jelas petugas tersebut.

Ia mengatakan banyak petugas Damkar Kabupaten Malang yang sudah mengabdi, dirinya sendiri mengaku sudah hampir 10 tahun menjadi petugas damkar. Bahkan menurutnya ada yang sudah mengabdi selama 12 tahun tapi belum diangkat menjadi PNS atau bahkan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Ia juga menjelaskan jika perjanjian kerjanya sebagai honorer adalah 6 bulan sekali, jadi ia menandatangani kontrak dengan Pemerintah Kabupaten Malang setiap bulan Juni/juli dan Januari.

Namun, ada hal lain yang lebih mengkhawatirkan, yaitu persyaratan tes PPPK yang tidak menguntungkan mereka pada tahun 2023. Ia menceritakan jika persyaratan tes PPPK anda memiliki ijazah SMA. Padahal mereka kebanyakan adalah lulusan SMK.

"Jadi dalam persyaratan tes PPPK hanya lulusan SMA, tidak ada tambahan 'atau sederajat.' Jadi tahun ini hanya 12 yang bisa tes karena mereka lulusan SMA. Itupun sampai saat ini mereka belum jelas nasibnya diterima atau tidak," bebernya.

Mereka merasa khawatir karena ada beberapa petugas damkar yang usianya sudah hampir memasuki usia pensiun tapi statusnya masih honorer. Oleh karena itu, mereka berharap bisa diangkat PNS atau minimal PPPK tanpa harus perlu tes.

Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Sigit Yuniarto membeberkan jika jumlah pasukan Damkar Kabupaten Malang tidak ideal dibandingkan luas wilayah yang mencakup 33 kecamatan. Oleh karena itu, ia merencanakan perekrutan petugas Damkar Kabupaten Malang secara besar-besaran.

"Untuk jumlah pasukan pemadam juga sangat kurang, kita kemarin mengajukan ke Kemendagri kuota pasukan pemadam itu 178 orang. Tahun ini kuotanya 24 orang, tahun depan kemungkinan kuotanya bertambah. Kita akan teris merekrut selama 5 tahun sampai terpenuhi jumlah pasukan 178 orang," terangnya saat dikonfirmasi pada Sabtu (06/05/2023).

Namun, ia mengatakan jika mereka yang diterima sebagai pasukan Damkar Kabupaten Malang tidak otomatis berstatus PPPK. Menurutnya ada prosedur sendiri untuk menjadi pegawa berstatus PPPK.

"Kalau PPPK itu kan berdasarkan kuota, nanti ada tes dan persyaratan administratif sampai persyaratan teknis sebagainya. Bisa dibilang mirip seperti tes CPNS," jelasnya.

Akan tetapi ia juga menggaris bawahi jika keperluan penambah pasukan ini sangatlah urgent, hal ini disebabkan standar untuk 1 unit mobil damkar idealnya diisi oleh 6 pasukan. Sementara di Damkar Kabupaten Malang hanya diisi 3 orang pasukan setiap unit mobil damkar, hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah pasukan mereka.

Tidak berhenti sampai di situ, jumlah Posko Pemadam Kebakaran Kabupaten Malang saat ini hanya ada 2. Keduanya ada di Pendopo Agung Jalan KH Agus Salim Nomo 7, Kota Malang dan Pendopo Jalan Panji Nomor 158, Kepanjen, Kabupaten Malang.

"Jadi seandainya ada kebakaran di Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon kira-kira harus melewati Kota Malang, Kota Batu, baru sampai Kabupaten Malang," keluhnya.

Ia mengatakan kalau dari Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) jika jumlah kecamatan di suatu wilayah ada 33 kecamatan, maka idealnya memiliki 6 posko pemadam kebakaran. Namun Sigit mengatakan jika di Kabupaten Malang sebenarnya dibangun 4 posko saja sudah cukup demi efisiensi.

"Karena kita memiliki standar pelayanan dengan minimal haris sampai lokasi 15 menit setelah laporan via telepon ditutup. Tapi dengan kondisi posko hanya ada 2, maka tidak memungkinkan," tutupnya.