Malang, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) saat ini tengah disibukkan dengan aduan dan laporan terkait pelanggan Pemilu 2024. Mereka melaporkan sudah ada ribuan potensi pelanggaran yang masuk dan tengah dalam proses penyelidikan.
Beberapa pelanggaran yang masuk saat ini telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Batas waktu pelaksanaan PSU sendiri hanya sampai Minggu (25/2/2024).
Komisioner Bawaslu RI, Totok Hariyono mengatakan jika di seluruh Indonesia ada sekitar 2.000 pelanggaran pemilu. Dan sekitar 1.300 di antaranya berpotensi untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Dan provinsi yang paling banyak terdapat pelanggaran pemilu ada di Papua.
"Pelanggaran terbanyak ada di Papua, kemudian nomor dua Sulawesi Selatan. Rata-rata jenis pelanggarannya pemilih memilih melebihi dua tempat, mereka memilih lebih dari dua kali," terangnya saat dikonfirmasi pada Sabtu (24/2/2024).
Pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari 2 kali ini termasuk pelanggaran yang fatal. Sehingga wajib dilakukan pemungutan suara ulang. Tapi ia tidak membeberkan jumlah pelanggaran di 2 provinsi ini.
Totok juga membeberkan jika sejauh ini Jawa Timur terdapat 69 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang. Ke-69 TPS ini tersebar di 14 kabupaten/kota termasuk 3 TPS di Kota Malang san 5 TPS di Kabupaten Malang.
"Artinya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena kasusnya beda-beda kondisinya. Karena upaya sosialisasi sudah disampaikan, KPU kerja keras begitu juga Bawaslu," jelasnya.
Ia mengatakan jika pemungutan suara ulang ini merupakan bagian dari upaya untuk menepis dugaan-dugaan kecurangan pemilu. Sehingga suara yang ada di kotak suara dipastikan murni dari masyarakat.
Pemungutan suara ulang hanya dibatasi sampai besok, jika masih ada ketidakpuasan, para calon dan tim suksesnya bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di sana juga akan diputuskan apakah dugaan kecurangan pemilu bisa dibuktikan atau tidak.
"Setelah ini kita lakukan di MK, nah keputusan di MK gimana kita gak tahu, kita menunggu hasil akhir di MK. Data terakhir potensi PSU ada di 1.300an TPS, itu semua pelanggaran," tandasnya.
Totok juga menegaskan jika sampai 25 Februari 2024 pihak Bawaslu RI berupaya untuk melakukan pengawasan. Sehingga tidak kembali terjadi kesalahan seperti sebelumnya.