Surabaya, IDN Times - Polda Jawa Timur mengerahkan dua jajaran polres untuk mengamankan aksi tolak Omnibus Law yang akan berlangsung besok Rabu (11/3). Dua polres tersebut ialah Polrestabes Surabaya dan Polres Sidoarjo. Total yang dilibatkan sebanyak 3.432 personel.
"Polres Sidoarjo 560 personel dan Polrestabes Surabaya 2.872 personel back up Polda Jatim," terang Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko ditemui di Mapolda Jatim, Selasa (10/3).
Pelibatan Polrestabes Surabaya dan Polres Sidoarjo dalam pengamanan aksi gabungan buruh, LSM, aktivis lingkungan hidup, hingga mahasiswa ini dikarenakan titik kumpul massa berada di perbatasan Surabaya dan Sidoarjo. Yakni di Bundaran Waru. Nantinya, massa diprediksi bergerak ke Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
"Maka Polres Sidoarjo mengamankan jalur (buruh) dari Sidoarjo ke Waru. Polrestabes mengamankan di titik kumpul, Grahadi dan kantor DPRD," kata Trunoyudo.
Tak hanya itu, polisi juga akan melakukan penyekatan-penyekatan di beberapa titik. Langkah ini diambil guna meminimalisasi adanya tindakan di luar rencana aksi. Hanya saja, Polda Jatim tidak merinci secara pasti skema penyekatan besok.
"Penyekatan kami lakukan, meminimalisasi kerawanan tidak tertib, tidak gunakan helm, gunakan jalan yang tidak semestinya. Ini kami lakukan secara persuasif," ucap polisi kelahiran Malang ini.
Nantinya, polisi lalu lintas juga akan merekayasa lalu lintas saat massa aksi mulai bergerak.
Menariknya, dalam pengamanan aksi tolak Omnibus Law ini, Polda Jatim akan mengerahkan pasukan Asmaul Husna. Pasukan ini dinilai dapat meredam amarah massa aksi ketika terlihat memuncak. Pasukan dengan khas balutan kain putih ini sudah pernah diterjunkan pada aksi tolak UU KPK di DPRD Jatim dan final Piala Gubernur Jatim.
"Kami siapkan pasukan Asmaul Husna, dapat jadi sistem mendinginkan atau cooling system," kata Trunoyudo.
Elemen buruh, mahasiswa, dan aktivis yang tergabung dalam gerakan tolak omnibus law (Getol) akan menggelar aksi, Rabu (11/3). Getol akan mengerahkan 3.000 massa yang dipusatkan di Bundaran Waru. Mereka akan menyuarakan penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.
"Kami tidak mau mendatangi pemerintah atau DPRD pada aksi tersebut. Kami sudah tidak ada bahasa percaya kepada mereka," ujar Kepala Bidang Buruh dan Miskin Kota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Habibus, Kamis pekan lalu (5/3).
Alasan utama Getol tidak lagi percaya pemprov dan DPRD Jatim lantaran keduanya dinilai kurang tegas. Aksi tuntutan omnibus law acap kali diarahkan ke pemerintah pusat.
"Kami hanya membutuhkan sikap dari kepala daerah atau yang lainnya, bahwa Jatim menolak," tegas Habibus.