Ajukan Program Rp10 Triliun ke Pemerintah Pusat, Emil: Bukan Pinjaman

Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan program pembangunan senilai sekitar Rp10 triliun kepada pemerintah pusat. Usulan ini bukan skema pinjaman daerah, melainkan pengajuan program pembangunan yang dapat didanai melalui mekanisme kementerian dan lembaga, termasuk skema Instruksi Presiden (Inpres).

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan percepatan pembangunan di tengah penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. “Ini bukan mengganti dana TKD dan bukan pinjaman daerah. Ada hal-hal penting yang bisa didanai melalui fasilitas program tersebut. Prinsipnya, kita ingin melakukan akselerasi pembangunan tanpa membebani generasi berikutnya,” ujar Emil di Surabaya, Senin (3/11/2025).

Emil mencontohkan mekanisme serupa yang pernah dilakukan saat pandemi COVID-19, ketika pemerintah daerah memanfaatkan pinjaman berbunga 0 persen dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

“Dulu waktu COVID, ada pinjaman 0 persen dari SMI. Kita gunakan sekitar Rp80 miliar untuk pelebaran jalan. Itu untuk menggerakkan ekonomi. Prinsipnya sama: jika manfaat yang dirasakan masyarakat lebih besar ketika dikerjakan sekarang daripada ditunda, maka itu bisa dipertimbangkan,” katanya.

Emil menegaskan, angka Rp10 triliun yang beredar masih bersifat pembahasan dan akan melalui proses perencanaan matang serta melibatkan DPRD Jawa Timur. Ia menambahkan bahwa banyak program kementerian sudah memungkinkan dukungan langsung untuk proyek daerah tanpa dana diserahkan ke pemerintah provinsi.

“Kalau usulan program, itu memang sudah ada skemanya. Ada Inpres Jalan Daerah, ada Inpres Irigasi, dan lain-lain. Jadi kementerian bisa langsung mengerjakan proyek di daerah. Bagi kami tidak masalah, yang penting jalannya jadi, irigasinya jadi, dan masyarakat merasakan manfaatnya,” kata Emil.

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat juga memiliki program nasional yang menyasar infrastruktur daerah, terutama ketika kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan. “Kita sudah mengajukan kebutuhan di masing-masing sektor, baik jalan daerah, irigasi, maupun sekolah. Pemerintah pusat sudah menyampaikan akan ada program yang membantu infrastruktur kewenangan daerah melalui skema Inpres,” tegasnya.

Menurut Emil, yang terpenting adalah pelaksanaan penganggaran dilakukan secara transparan, terukur, dan benar-benar mendatangkan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur.

“Kita tidak ingin meninggalkan beban. Tapi kalau akselerasi pembangunan hari ini justru menguntungkan masyarakat dan pemerintahan berikutnya, itu bisa kita lakukan. Yang penting transparan dan sesuai prioritas,” pungkasnya.