Surabaya, IDN Times - Pemerintah menargetkan 71.744 satuan pendidikan menerima manfaat Program Revitalisasi Satuan Pendidikan pada 2027. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah hingga sekitar 6.000 satuan pendidikan, terutama untuk sekolah terdampak bencana, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta mengalami kerusakan berat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan tiga kondisi tersebut tetap menjadi skala prioritas pemerintah dalam menentukan sekolah penerima program revitalisasi.
“Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Jadi kalau ada pengusul yang tidak sesuai ini mungkin bisa nanti-nanti dulu,” ujarnya saat di Surabaya.
Mu'ti menegaskan, mekanisme pelaksanaan program pada 2027 tidak mengalami perubahan. Revitalisasi tetap dilakukan melalui mekanisme swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan.
“Mekanisme (revitalisasi) tetap sama dengan tahun lalu. Jadi swakelola masing-masing satuan pendidikan, tidak ada perubahan,” katanya.
Besarnya cakupan program membuat pemerintah daerah diminta tidak berhenti pada tahap koordinasi. Kepala daerah dan kepala dinas pendidikan diharapkan ikut mendampingi sekolah sejak proses pengusulan hingga pelaksanaan, termasuk memastikan penggunaan anggaran dan pengerjaan fisik sesuai ketentuan.
“Kami mengharapkan para Kepala Dinas dan Kepala Daerah dapat memberikan dukungan dan mendampingi serta memastikan bahwa program revitalisasi terlaksana dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai oknum tertentu membuat program tidak dilaksanakan sebagaimana peraturan yang berlaku,” tegas Mu'ti.
Data Kemendikdasmen disebutkan, pemerintah menargetkan perluasan Program Revitalisasi hingga 100.000 satuan pendidikan pada 2027. Dengan perluasan tersebut, jumlah satuan pendidikan yang telah mendapatkan revitalisasi secara kumulatif diharapkan mendekati 200.000 sekolah.
Mu'ti mengatakan perluasan program tersebut diarahkan agar manfaat revitalisasi dapat menjangkau lebih banyak sekolah, terutama satuan pendidikan yang kondisinya membutuhkan penanganan segera.
Di Jatim, kebutuhan revitalisasi juga masih cukup besar. Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai mengatakan pada 2026 terdapat 673 program revitalisasi satuan pendidikan yang diterima Jatim. Dari jumlah tersebut, sebanyak 324 program dialokasikan untuk satuan pendidikan SMA, 208 program untuk SMK, dan 141 program untuk SLB.
Aries mengatakan angka tersebut merupakan hasil asesmen yang dilakukan tim Dindik Jatim berdasarkan skala prioritas. Sebelum asesmen lapangan dilakukan, sekolah terlebih dahulu mengirimkan data dan mengusulkan kondisi satuan pendidikan masing-masing.
“Jumlah ini merupakan hasil asesmen dari tim Dinas Pendidikan sesuai dengan skala prioritas. Namun sebelum asesmen ke lokasi, kepala sekolah mengirimkan data terlebih dahulu sebagai pengusul dan melaporkan kondisi sekolahnya,” kata Aries.
Untuk program revitalisasi 2027, Jatim mengusulkan 172 satuan pendidikan. Usulan tersebut terdiri atas 100 SMK, 24 SMA, dan 48 SLB. Menurut Aries, usulan tersebut diajukan setelah ditemukan sejumlah sekolah dengan kondisi fisik yang membutuhkan penanganan serius. Bahkan, terdapat ruang kelas yang sudah tidak dapat digunakan sehingga pembangunan ruang baru menjadi kebutuhan.
“Kalau ini dibangun sekolah melalui dana BOS kan ndak cukup. Karena BOS terbatas, karena itu diajukan melalui program revitalisasi,” katanya.
Aries mengatakan Dindik Jatim akan memprioritaskan sekolah yang berada di wilayah pelosok dan belum tersentuh anggaran revitalisasi. Langkah tersebut sekaligus menyesuaikan arah kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan sekolah rusak berat sebagai salah satu sasaran utama.
“Dan kami prioritaskan pengusulan untuk sekolah yang berada di pelosok dan belum tersentuh anggaran revitalisasi,” katanya.
Ia menyebut masih terdapat sekolah di Jawa Timur dengan kondisi rusak berat yang belum mendapatkan alokasi revitalisasi. Sekolah-sekolah tersebut masih memiliki kesempatan untuk kembali mengajukan usulan pada program berikutnya.
“Alhamdulillah, tahun ini ada kuota lagi yang sesegera mungkin sekolah yang status rusak berat bisa mengajukan lagi ke kementerian. Mudah-mudahan masih bisa dapat sekolah yang membutuhkan perbaikan. Tapi ini juga tergantung skala prioritas yang diutamakan,” kata Aries.
Pengusulan 172 sekolah pada 2027 menjadi bagian dari upaya mempercepat penanganan sarana pendidikan yang belum tersentuh program revitalisasi. Dari jumlah itu, 58 persen merupakan SMK, dengan 100 sekolah, sementara SMA mencapai sekitar 14 persen dan SLB sekitar 28 persen.
Aries menegaskan, revitalisasi menjadi penting karena kerusakan berat tidak selalu dapat ditangani menggunakan anggaran operasional sekolah. “Tahun ini memang Presiden melalui Kemendikdasmen menginstruksikan tidak boleh lagi ada sekolah rusak berat. Jika di tahun 2026 tidak dapat (program revitalisasi), maka tahun 2027 akan diprioritaskan,” pungkasnya.