1.360 RW Surabaya Berebut Jadi Terbaik Lewat Lomba Kampung Pancasila
- Sebanyak 1.360 RW di Surabaya mengikuti Lomba Kampung Pancasila 2026 untuk mendorong kampung yang bersih, aman, toleran, dan bergotong royong.
- Penilaian mencakup ekonomi warga, toleransi, kepedulian sosial, pengelolaan sampah, penghijauan, penataan kawasan, serta keaktifan warga menyelesaikan persoalan bersama.
- Pemkot menerjunkan perangkat daerah sebagai pendamping; penerima bantuan sosial kini diprioritaskan melalui musyawarah kelurahan bersama warga RT/RW, bukan hanya sistem desil administrasi.
Surabaya, IDN Times - 1.360 RW berlomba-lomba menjadi yang terbaik lewat Lomba Kampung Pancasila 2026. Tujuan lomba ini adalah terwujudnya kota yang bersih, aman, toleransi dan punya jiwa gotong royong darj lingkungan paling kecil yakni kampung.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan Lomba Kampung Pancasila digelar bukan sekadar kompetisi antarwilayah, melainkan upaya mendasar untuk mengembalikan dasar gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
"Surabaya bisa maju bukan karena wali kotanya, melainkan karena warga, Ketua RT, RW, dan LPMK yang menopangnya dengan nilai gotong royong. Jika hari ini masih ada warga miskin atau tidak mampu yang terlewat dari bantuan, itu tanda gotong royong kita yang perlu dibenahi," tegas Wali Kota Eri.
Ia menjelaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup empat indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, Pemeliharaan toleransi, keharmonisan antarwarga, dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat.
“Indikator lainnya yang menjadi penilaian adalah keaktifan warga dan pengurus kampung dalam menyelesaikan persoalan wilayah secara bersama,” imbuhnya.
Untuk mendampingi masyarakat, Pemkot Surabaya menerjunkan Perangkat Daerah (PD) sebagai pengampu di tiap-tiap wilayah. PD tidak hanya bertugas memberi perintah, tetapi wajib memberikan contoh dan pendampingan lapangan secara langsung.
Apabila PD atau dinas dinilai gagal membina wilayah pengampuannya akan diberi sanksi tegas berupa bendera hitam.
“Mari kita bergerak bersama, pastikan zakat, infak, maupun bantuan sosial berputar dahulu untuk mengentaskan kemiskinan di kampung sendiri sebelum keluar. Dengan gotong royong, kita wujudkan Surabaya yang sejahtera dan berkeadilan," tandasnya.
Tak hanya itu, melalui program Kampung Pancasila, Eri menegaskan bahwa pendataan penerima bantuan sosial di Kota Surabaya tidak lagi bergantung pada sistem desil administrasi. “Skala prioritas bantuan kini ditentukan secara transparan melalui musyawarah kelurahan (muskel) bersama warga di tingkat RT/RW,” pungkasnya.
