Khofifah Sebut 24 Daerah di Jatim Tetapkan Darurat Kekeringan
- Sebanyak 24 kabupaten/kota di Jawa Timur menetapkan status darurat kekeringan per 16 September 2026, dengan 22 kabupaten menerima dropping air bersih dari Pemprov.
- Pemprov Jawa Timur melengkapi penanganan daerah melalui distribusi air bersih dan pencarian sumber permanen, termasuk pengeboran serta penarikan air dari sumber yang berpotensi.
- Pengeboran menghadapi kendala geologi, termasuk batuan hingga kedalaman 200 meter di satu titik; opsi embung dan waduk masih memerlukan asesmen lokasi.
Surabaya, IDN Times - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur per 16 September 2026, sebanyak 24 Kabupaten/Kota di Jawa Timur telah menetapkan telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan melalui surat keputusan masing-masing daerah. Dari jumlah tersebut, 22 kabupaten telah mendapatkan dropping air bersih dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Ini ada 24 kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah menerbitkan SK kedaruratan karena kekeringan. Dan masing-masing kabupaten/kota sudah mengintervensi kebutuhan air bersihnya. Jadi kehadiran Pemprov ini sifatnya mensubstitusi, komplementaritas, menguatkan, dan melapisi dari yang sudah dilakukan oleh kabupaten/kota," ujar Khofifah, Jumat (18/9/2026).
22 kabupaten yang telah menerima dropping air bersih meliputi Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Jember, Lumajang, Pamekasan, Bangkalan, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Pacitan, Tuban, dan Sampang.
Khofifah mengatakan, Pemprov Jawa Timur tidak hanya mengandalkan dropping air sebagai solusi jangka pendek. Upaya mendapatkan sumber air yang lebih permanen juga terus dilakukan melalui pengeboran di sejumlah titik, termasuk dalam rangkaian upaya penanganan kekeringan di Pulau Madura.
Namun, pencarian sumber air tidak selalu mudah. Kondisi geologi di sejumlah lokasi menjadi tantangan tersendiri karena pengeboran harus menembus lapisan batuan pada kedalaman tertentu.
"Sebetulnya ini kan sedang ada Karya Bakti TNI skala besar se-Pulau Madura. Untuk bisa diidentifikasi, harus dibor dengan kedalaman tertentu dan itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik, memang tidak di Sampang dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus," jelasnya.
Kondisi tersebut, kata Khofifah, menunjukkan bahwa penyediaan sumber air permanen membutuhkan pemetaan dan kajian yang cermat. Pemerintah perlu memastikan titik yang dipilih benar-benar memiliki potensi sumber air yang memadai sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
"Artinya, betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air. Jadi mungkin kalau dideteksi ada sumber-sumber air terdekat, itu bisa. Karena kita juga melakukan pendeteksian di banyak tempat di mana sumber air yang cukup, itu bisa ditarik sampai 17 kilometer," katanya.
Selain pengeboran, pembangunan embung maupun waduk juga menjadi salah satu opsi untuk memperkuat ketersediaan air. Namun, rencana tersebut masih membutuhkan asesmen untuk menentukan lokasi yang paling tepat dan memiliki potensi optimal.
Di tengah kondisi kekeringan yang meluas, Khofifah juga menyampaikan bahwa upaya spiritual turut menjadi perhatian masyarakat. Ia bahkan sempat mengusulkan pelaksanaan salat istisqa di sejumlah wilayah. Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi petani yang sedang memasuki masa panen tembakau.
