Demo Pupuk Bersubsidi, Ribuan Petambak Geruduk Pemkab Lamongan
Lamongan, IDN Times- Ribuan petani tambak di Kabupaten Lamongan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Gedung Pemkab Lamongan, Rabu (24/8/2022), siang. Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah Lamongan agar memperjuangkan nasib mereka untuk bisa mendapatkan kembali jatah pupuk bersubsidi.
1. Petani tambak terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga yang mahal
Sejak diterbitkannya Permentan No 10 tahun 2022 yang mengatur larangan pupuk bersubsidi diberikan oleh petani tambak dan petani tanaman hortikultura, mereka mengaku kesulitan memperoleh pupuk. Akibatnya, petani tambak terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga yang lebih mahal.
"Intinya tujuan kami petani tambak meminta agar Permentan No 10 tahun 2022 ini dihapus, karena petani tambak di Lamongan khususnya sangat membutuhkan pupuk," kata koordinator aksi Yusuf Fadeli
2. Masa menilai Pemkab dan DPRD tak serius memperjuangkan petani tambak
Selain itu, kata Yusuf, para pedemo juga menyayangkan sikap pemerintah dan anggota DPRD Lamongan yang tidak menyampaikan keluhan petani tambak saat menerima kunjungan kerja menteri pertanian beberapa waktu yang lalu. Massa bahkan menganggap pemerintah dan juga dewan tidak serius memperjuangkan masyarakat atau petani tambak.
"Harusnya keluhan kami ini disampaikan dan kami juga meminta keseriusan bupati dan DPRD untuk menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar mencopot menteri pertanian dan perikanan," jelasnya.
3. Pemkab Lamongan besok rencananya akan bertemu dengan DPR RI
Ditemui terpisah, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi berjanji segera memperjuangkan nasib petani tambak. Rencananya, besok Bupati akan bertemu langsung dengan anggota DPRI untuk menyampaikan keluhan petani tambak kepada mereka. Kebutuhan para petambak, kata Yuhronur, wajib diperhatikan. Sebab, Lamongan memiliki tambak seluas 24.000 hektare dengan kebutuhan pupuk 36.000 ton.
"Jadi sebenarnya sejak Januari yang lalu sudah berusaha mengkoordinasikan hal ini menyampikan aspirasi ini ke pemerintah pusat, KKP dan Mentan. Karena belum ada payung hukum terkait hal ini maka lagi-lagi kita kesulitan dan besok kita diundang DPR RI dan akan menyampaikan ini kepada mereka.
