Bambang DH Pernah Lakukan Pendekatan Agar YKP Mau Kembali ke Pemkot
IDN Times/Fitria Madia
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Wali Kota Surabaya periode 2002-2010, Bambang Dwi Hartono (Bambang DH) memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Selasa (25/6). Ia diperiksa atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya.
1. Bambang DH jadi saksi kasus YKP
IDN Times/Fitria MadiaBambang DH datang menggunakan kemeja putih dan celana hitam pada pukul 08.30 WIB. Ia tiba 30 menit lebih awal dari undangan pemeriksaan. Setelah 5 jam berlalu, Bambang DH keluar dari ruang pemeriksaan ditemani oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan.
"Kita periksa Bu Risma, Bambang DH, dan Pak Armudji positif memang YKP ini adalah aset negara kemudian para saksi sudah menjelaskan upaya-upaya agar menyerahkan kembali kepada negara," ujar Didik seusai pemeriksaan.
2. Ditanyai kesaksian saat jadi wali kota
IDN Times/Fitria MadiaBambang diperiksa oleh penyidik Kejati Jatim sebagai saksi atas kasus tersebut. Ia dicecar sebanyak 20 pertanyaan terkait berjalannya YKP selama masa pemerintahannya sebagai Wali Kota Surabaya.
"Saya sebetulnya sudah melakukan langkah-langkah sebelum saya menggantikan pak Sunarko menjadi wali kota, saya tanyakan Pak Yasin sebagai sekda, bagaimana sesungguhnya YKP? Saya minta kronologis," ujar Bambang.
Baca Juga: Korupsi YKP, Risma dan Ketua DPRD Surabaya Penuhi Panggilan Kejati
3. Pernah lakukan pendekatan secara lisan dan tulisan
IDN Times/Fitria MadiaBambang mengaku selama masa jabatannya ia telah beberapa kali melakukan pendekatan kepada YKP agar mau kembali ke aset Pemkot. Ia juga mengirimkan surat resmi kepada YKP terkait pengembalian aset kepada Pemkot.
"Saya sampaikan surat ke YKP minta kembalikan aset ini. Ternyata respon YKP mengirim surat kepada saya untuk menolak," imbuhnya.
4. Pernah melapor ke Kejari
IDN Times/Fitria MadiaSelain mengirimkan surat secara resmi kepada YKP, Bambang juga sempat melaporkan dugaan korupsi tersebut ke Kejaksaan Negeri Kota Surabaya pada 2006. Namun sayang, kasus tidak berlanjut hingga ada pelaporan di Kejati Jatim pada 2019 ini.
"Kejaksaan perlu informasi tambahan. karena itu tidak mudah. Nah dilanjutkan lagi mudah-mudahan ada titik terangnya," harap Bambang.
Baca Juga: Diperiksa Mega Korupsi YKP, Risma Sebut Dapat 14 Pertanyaan
