Pengisian Wabup Tulungagung Dinilai Telat oleh Pengamat Politik

Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Otonomi Daerah (Puskod) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (SATU), Dian Fericha menilai adanya upaya untuk mengisi posisi Wakil Bupati ini menunjukkan niat baik dari partai politik pengusung pemenang Pilkada 2018. Meskipun telat namun hal ini patut mendapatkan apresiasi. Karena dua partai pengusung yang berhak mengisi posisi tersebut, yakni PDIP dan Nasdem bersedia memberikan rekomendasinya. "Sesuai peraturan kepala daerah memang harus berpasangan, ada Bupati dan Wakil Bupati," ujarnya, Senin (09/8/2021).

Saat disinggung mengenai sisa masa jabatan yang hanya dua tahun saja, Dian menilai hal tersebut memang dirasa kurang efektif untuk menjabat sebagai Wakil Bupati. Namun efektivitas tersebut dikembalikan kepada dua partai pengungsung, apakah mereka benar-benar mau menjadikan Tulungagung lebih baik lagi, atau hanya sekedar menggugurkan tugas saja. "Memang kalau diukur dari waktu ini terlambat, seharusnya sejak 2019 lalu mereka sudah membahas terkait posisi wakil bupati yang kosong ini," tuturnya.

Terkait keefektivan ini, Dian melihat kedua partai politik tersebut hanya sekedar melakukan test pada pemilihan Wakil Bupati ini. Keduanya ingin melihat sejauh mana kesiapan partai untuk bertarung pada 2024 mendatang. Proses pemilihan wakil bupati ini akan dilakukan sesuai mekanisme. DPRD yang berhak memilih Wakil Bupati tersebut. "Sejauh ini saya melihat kedua partai hanya sekedar melakukan tes