2. Bupati Pamekasan, Achmad Syafi'i

Ilustrasi korupsi (IDN Times/Sukma Shakti)

Masih di tahun 2017, KPK kembali menciduk kepala daerah non aktif. Kali ini giliran Bupati Pamekasan Achmad Syafi'i. Dia terbukti melakukan gratifikasi pada kasus pengamanan penyelewengan dana Desa Dassok kepada Kepala Kejari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, sebesar Rp250 juta. Dia divonis 2 tahun 8 bulan dan denda Rp50 juta.

3. Bupati Nganjuk, Taufiqurahman

Mantan Bupati Nganjuk, Taufiqurahman, ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Pada tahun 2017, KPK juga menangkap Bupati Nganjuk Taufiqurahman. Dia menerima suap Rp298 juta terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk. Dia pun sudah dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Taufiqurahman juga diwajibkan membayar denda Rp350 juta.

4. Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko

Mantan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. ANTARA FOTO/Reno Esnir

Gerilya KPK kian gencar pada tahun 2017. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko yang menjadi targetnya. Tepatnya bulan September 2017 dia terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dia menerima suap berupa mobil merek Toyota New Alphard senilai Rp1,6 milyar dari pengusaha Filiphus Djap. Akibatnya Eddy harus menerima vonis tiga tahun penjara dengan denda Rp300 juta subsidair tiga bulan kurungan penjara.

5. Bupati Jombang, Nyono Suharli

Mantan Bupati Jombang, Nyono Suharli. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Memasuki tahun 2018, KPK masih saja menyisir kepala daerah di Jatim. Bupati Jombang Nyono Suharli pun terjerat OTT KPK. Dia menerima suap jabatan dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. 

Total suap yang diberikan kepada Nyono berjumlah Rp275 juta. Atas dasar itu, dia dijatuhi hukuman penjara selama 3,5 tahun. Selain itu, dia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta, subsider dua bulan penjara.

6. Mantan Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus

Mantan Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus. Instagram.com/santrimojokerto

Kasus suap juga tidak menyandung Nyono. Di tahun ini, Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus melakukan suap pembahasan perubahan APBD Kota Mojokerto tahun 2017. Akibatnya, dia dijatuhi 3 tahun 5 bulan pidana penjara dan denda Rp250 juta subsider penjara dua bulan.

7. Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa

Mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa. Instagram.com/mojokerto_tourism

Ternyata kasus suap juga menyandung Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa. Oleh KPK, dia diduga menerima suap terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. Hingga saat ini ia masih menjalani persidangan di pengadilan Tipikor Surabaya.

8. Mantan Wali Kota Malang, M. Anton

Mantan Wali Kota Malang, M. Anton. ANTARA FOTO/Umarul Faruq

Panen KPK di tahun 2018 terus bertambah, Wali Kota Malang M. Anton pun diciduknya. Dia dianggap bersalah dalam kasus suap senilai Rp 600 juta untuk memuluskan pembahasan APBD-Perubahan Pemkot Malang tahun anggaran 2015. Dia divonis dua tahun penjara, dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan.

Baca Juga: Tangkal Korupsi, Soekarwo Gandeng ICW

9. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo. ANTARA FOTO/Aprilio Akbar

Bergeser sedikit ke Selatan dari Kota Malang, giliran Bupati Tulungagung yang ditangkap KPK. Dia terganjal kasus korupsi sejumlah proyek infrastruktur di Tulungagung. Proses hukumnya sekarang masih berjalan. Meski tersandung kasus, dia tetap menang di Pilbup Tulungagung. 

Bahkan, Syahri sempat dilantik oleh Kemendagri Jakarta. Namun, beberapa menit kemudian jabatan itu dilepas dan diberikan pada ke Wakilnya yang jadi Plt. Bupati saat ini, Maryoto.

10. Wali Kota Blitar Samanhudi

Mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar. ANTARA FOTO/Wahyu Putro

Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar ditangkap KPK setelah terbukti menerima suap. Dia menerima pemberian dari Susilo melalui pihak swasta bernama Bambang Purnomo sekitar Rp1,5 miliar. Uang itu terkait ijon proyek-proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp23 miliar.

Baca Juga: Wali Kota Pasuruan Kena OTT KPK, Begini Kata Gubernur Soekarwo

11. Wali Kota Pasuruan Setiyono

Mantan Wali Kota Pasuruan Setiyono. IDN Times/Angela Monica

Terbaru, KPK menetapkan Wali Kota Pasuruan Setiyono sebagai tersangka. Dia diduga menerima gratifikasi berupa penerimaan hadiah atau janji sekitar 10 persen dari proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM). Saat ini proses hukumnya masih berjalan.

12. Bupati Malang, Rendra Kresna

Bupati Malang, Rendra Kresna. IDN Times/Habil Misbacul Amal

Untuk urusan korupsi, Malang nampaknya hattrick. Usai menetapkan Wali Kota Malang dan Batu sebagi tersangka, KPK kembali mengungkap kasus di Kota Apel. Kali ini giliran Bupati Malang Rendra Kresna yang tersandung masalah. Rumah dan kantor dinasnya digeledah KPK.

Meski belum resmi diumumkan sebagai tersangka, Rendra mengaku telah disangkakan dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2011. Rendra bahkan sudah mengundurkan diri sebagai Ketua DPW Parta NasDem Jatim. 

13. Bupati Bangkalan, Fuad Amin

(Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron) ANTARA FOTO/Fanny Octavianus

Selain Pamekasan, Madura juga menyumbang nama nama mantan Bupati Bangkalan, almarhum Fuad Amin. Oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Fuad diganjar pidana penjara delapan tahun. Ia terbukti menerima suap Rp15,65 miliar dari PT Media Karya Sentosa (PT MKS). Fuad juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp197,2 miliar.

Sempat banding, hukuman untuk Fuad justru diperberat di tingkat kasasi. Mahkamah Agung memutus hukuman pidana bagi Fuad selama 13 tahun pada 2017 lalu. Namun, takdir berkata lain, pada 2019, ia tutup usia.

14. Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah usai diperiksa di Mapolda Jatim terkait Operasi Tangkap Tangan KPK

Terbaru tentu saja adalah Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Ia ditangkap oleh KPK pada Selasa (7/1). Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi tentang kasus apa yang menimpa bupati dua periode ini.

Tak hanya Saiful, dalam penangkapan ini juga tampak Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sidoarjo, Arie Suryono, dua ajudan bupati, seorang kontraktor sebuah proyek yang melibatkan Pemkab Sidoarjo dan dua perempuan lain.

IDN Times/Mia Amalia

Baca Juga: Diperiksa KPK Usai OTT, Bupati Sidoarjo: Aku Juga Gak Tahu